Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra untuk berkarya, berpartisipasi, dan berdaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) VIII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Badung yang mengusung tema "Berkarya Tanpa Batas, Bersama Membangun Masa Depan" di Wantilan DPRD Puspem Badung, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi organisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas. Pada kesempatan yang sama turut dilaksanakan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kabupaten Badung sebagai wadah kolaborasi berbagai organisasi penyandang disabilitas.

Kepala Dinsos Badung, Drs. I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa Muscab ke-8 menjadi agenda penting untuk melakukan evaluasi kepengurusan sebelumnya sekaligus menetapkan kepengurusan Pertuni Kabupaten Badung masa bakti 2026–2031.

"Melalui Muscab ini dilakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan oleh kepengurusan sebelumnya, sekaligus menetapkan kepengurusan baru yang akan melanjutkan program organisasi selama lima tahun kedepan. Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat organisasi agar mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang lebih baik kepada seluruh anggota," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menghasilkan terbentuknya Komisi Disabilitas Daerah Kabupaten Badung yang beranggotakan unsur Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI), serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Kepengurusan KDD masa bakti 2026–2031 telah resmi terbentuk melalui musyawarah tersebut.

Lebih lanjut, Eka Sudarwitha menegaskan bahwa Pertuni merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra. Melalui organisasi ini, pemerintah dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan serta aspirasi anggotanya.

"Pertuni menjadi mitra Pemkab Badung dalam memberikan ruang kepada penyandang disabilitas netra untuk berkembang, menyampaikan aspirasi, serta memperoleh dukungan terhadap berbagai kegiatan yang mereka laksanakan. Organisasi ini juga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas netra, baik yang mengalami kebutaan total maupun low vision, untuk saling berbagi pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan terus berkreativitas bersama masyarakat," jelasnya.

Saat ini, Pertuni Kabupaten Badung memiliki 46 orang pengurus dan anggota yang tersebar di enam kecamatan. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas netra di Kabupaten Badung tercatat sebanyak 1.156 orang, meliputi Kecamatan Petang sebanyak 144 orang, Abiansemal 250 orang, Mengwi 496 orang, Kuta Utara 69 orang, Kuta 32 orang, dan Kuta Selatan 165 orang.

Eka menilai Muscab VIII bukan cuma agenda organisasi, melainkan juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong peningkatan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta perluasan akses dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan berdaya.

"Seluruh upaya tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh hak, kesempatan, dan dukungan yang layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, menjadi lebih mandiri, serta memiliki rasa percaya diri dalam berkontribusi di tengah masyarakat," katanya.

Ia berharap kepengurusan Pertuni yang baru dapat menjadi motor penggerak dalam memberdayakan penyandang disabilitas netra di Kabupaten Badung. Menurutnya, keterbatasan penglihatan tidak boleh menjadi hambatan untuk terus berkarya, mengembangkan potensi, dan mengambil peran dalam pembangunan daerah.

"Harapan kami, penyandang disabilitas netra semakin memiliki ruang untuk beraktivitas, berkreativitas, dan menunjukkan kemampuannya. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Pemerintah Kabupaten Badung akan terus berupaya menghadirkan kesempatan yang lebih luas melalui berbagai program pemberdayaan agar mereka dapat hidup mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat," pungkasnya.