Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Badung bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di wilayah Bali. Kegiatan yang diprakarsai Densus 88 Antiteror Polri Satgaswil Bali itu berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Rabu (8/7).

FGD tersebut diikuti 120 kepala SMP dan guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kabupaten Badung. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Badung yang diwakili Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, I Made Jaya, S.H., M.H.

Dalam sambutan Kepala Bakesbangpol Badung yang dibacakan I Made Jaya, disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa peluang sekaligus tantangan yang tidak ringan.

Menurutnya, kehadiran berbagai platform media sosial tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten intoleransi, ujaran kebencian, paham radikalisme, hingga fanatisme kekerasan, khususnya kepada anak di bawah umur.

Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. “Pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan, psikolog, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat,” ujar I Made Jaya.

Ia juga menambahkan, guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai Pancasila, mendeteksi dini perubahan perilaku, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Dalam kesempatan itu, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga generasi muda Kabupaten Badung agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai keberagaman, serta memiliki daya tangkal terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

“Saya berharap melalui FGD ini terbangun pemahaman yang sama, koordinasi yang semakin kuat, serta langkah nyata dalam mencegah paham radikalisme dan fanatisme kekerasan di lingkungan sekolah,” katanya.

Sementara itu, Katim Pencegahan dan Idensos Satgaswil Bali Densus 88, Ipda Hadinata Kusuma, S.H., M.H., mengatakan paham radikalisme dan fanatisme kekerasan saat ini mulai masuk ke ranah pelajar melalui media sosial. Karena itu, ia mengajak kepala sekolah dan guru BK untuk memperkuat pengawasan serta kolaborasi lintas sektor guna mencegah hal tersebut.

“Fenomena ini yang kami lihat di Densus mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya kepala sekolah yang memiliki peran sebagai rumah kedua bagi anak setelah keluarga. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, lingkungan, dan negara perlu diperkuat agar anak terhindar dari pengaruh paham radikal dan ekstremisme di ruang-ruang digital,” ujarnya.

FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ipda Hadinata Kusuma, S.H., M.H., Katim Pencegahan dan Idensos Satgaswil Bali Densus 88, yang membawakan materi Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan terhadap Anak; A.A. Made Putra Wirawan, S.H., M.H., Wakil Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali, yang memaparkan materi Pencegahan dan Penanganan Kasus Anak Terpapar IRET dan TCC; serta Komang Rahayu Indrawati, S.Psi., M.Si., Psikolog, yang menyampaikan materi Beyond Disclosure and Closure: Peran Safe Space dan Psikologi Relasional dalam Mencapai Pemulihan Relasional Antargenerasi.