Penjabat Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, MM., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R Swandika, menyampaikan, apresiasi atas komitmen bersama dalam melakukan pembahasan APBD secara tepat Waktu. Sejak diserahkan, Senin (12/10) kemarin, RAPBD Badung tahun 2016 telah direspon secara langsung oleh DPRD Badung dengan melakukan agenda pembahasan melalui Rapat Kerja dengan eksekutif.

“Melalui proses pembahasan RAPBD tahun 2016 secara lebih awal ini maka tugas konstitusional bersama ini telah mulai berproses,” ujar Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, usai menerima laporan Kepala Bappeda Litbang Wayan Suambara, Senin (12/10).

      Menurutnya, pembahasan RAPBD yang tepat waktu menjadi penting dilakukan mengingat APBD 2016 merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, terutama pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat diberbagai bidang dan sektor. Ini sepenuhnya diorientasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Badung.

     “Dengan diserahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 secara tepat waktu ini maka kewajiban konstitusional bersama antara pemerintah dan dewan akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan dan penajaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan krama badung,” terangnya.

     Sementara, Suambara dalam kesempatan itu, melaporkan bahwa RAPBD sesuai arahan Penjabat Bupati telah diserahkan secara tepat waktu kepada DPRD Badung, di mana komposisi RAPBD Badung tahun 2016, yakni kontribusi terhadap pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Capaian ini terdiri dari PAD sebesar Rp 2,9 triliun lebih, dana perimbangan Rp. 314,7 miliar lebih, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 352 miliar lebih.

    Komposisi Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja dirancang sebesar Rp 3,6 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Sedangkan, komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat sebesar Rp. 3,6 triliun lebih, di mana belanja publik sebesar 63,13 persen.