Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung mengevaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan III 2026. Meski capaian program telah memenuhi target, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masih menjadi perhatian.

"Secara capaian sudah memenuhi target. Namun, pemahaman terkait inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dengan OPD terkait dan Bank BPD Bali," kata Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setda Badung, Ni Komang Muliani, saat rapat evaluasi program TPAKD di Ruang Rapat Nayaka Gosana III, Puspem Badung, Senin (21/9/2026).

Sementara, edukasi literasi keuangan akan dilanjutkan dengan menyasar masyarakat dan ASN. Pemkab Badung menggandeng Bank BPD Bali serta lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

"Untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan ASN, kami tetap melaksanakan sosialisasi bersama Bank BPD Bali maupun LJK lainnya," ujarnya.

Dari sisi pelaksanaan, kendala yang ditemui relatif tidak besar. Tantangan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan waktu dan pemahaman OPD terhadap program TPAKD.

"Lebih pada waktu dan pemahaman OPD terkait program TPAKD," jelas Muliani.

Pemkab Badung juga menyiapkan pembaruan struktur organisasi TPAKD pada 2027. Langkah ini dilakukan agar seluruh OPD yang berkaitan dengan program dapat terakomodasi dan koordinasi lebih efektif.

"Untuk 2027, kami akan menyusun struktur organisasi terbaru agar OPD yang terlibat bisa ter-cover," terangnya.

Asisten Direktur Senior OJK Provinsi Bali, I Gusti Bagus Adi Wijaya, menilai pelaksanaan TPAKD Badung sudah berjalan baik. Koordinasi antar-OPD dengan Bagian Perekonomian tetap perlu diperkuat agar program berjalan sesuai rencana kerja.

"Program TPAKD Badung sudah berjalan baik. Koordinasi antara OPD dan Bagian Perekonomian perlu ditingkatkan," pungkasnya.

OJK juga menyoroti program Kredit SIDI KUMBARA bersama Bank BPD Bali yang memberikan bunga 0 persen bagi UMKM Badung. Program tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

"SIDI KUMBARA merupakan program yang sangat bagus untuk UMKM Badung. Program kredit 0 persen ini sudah disosialisasikan," ujarnya.

Menurut Adi Wijaya, akses pembiayaan juga perlu diperluas ke sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Sektor-sektor tersebut dinilai penting sebagai pendukung perekonomian Badung di luar pariwisata.

"Program ini juga kami harapkan menyasar petani, nelayan dan peternak. Sektor di luar pariwisata juga perlu mendapat perhatian," jelasnya.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diarahkan untuk mencegah masyarakat menjadi korban investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.

"Literasi dan inklusi keuangan kami arahkan kepada ASN dan masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal," ucap Adi Wijaya.

OJK Provinsi Bali akan melanjutkan sinergi dengan Pemkab Badung untuk memperkuat pelaksanaan TPAKD sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

"Kami tetap mendukung dan bersinergi dengan Pemkab Badung untuk menyukseskan program TPAKD serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan," tutupnya.