MANGUPURA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menggelar Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Samasta, Kantor BKPSDM Kabupaten Badung.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sekaligus memenuhi amanat Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada aspek negosiasi dalam e-purchasing.

Kepala Bagian PBJ Setda Badung, I Kadek Padang Subadra, S.S., M.Pd., mengatakan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama terkait pemahaman regulasi dan implementasinya di lapangan.

Selain itu, penyusunan Analisis Perkiraan Sendiri (APS) dinilai belum didukung analisis kewajaran harga secara optimal sehingga berpotensi menghasilkan harga yang kurang akurat. Di samping itu, masih ditemukan kesalahan administrasi dalam dokumen pengadaan.

"Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kadek Padang Subadra.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, S.T., M.T., dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, I Dewa Gede Sudirawan, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, kualitas proses pengadaan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih dan profesional, sekaligus mendukung indikator MCSP KPK pada aspek penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa," kata Dewa Gede Sudirawan.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masing-masing perangkat daerah.

"Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat optimal, tepat sasaran, efisien, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung," pungkasnya.