Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (10/2/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.” Tema tersebut menegaskan bahwa pengelolaan K3 harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan.

Acara dirangkaikan dengan penyerahan simbolis manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, edukasi K3, serta sosialisasi perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja disabilitas melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Plt. Kepala Disperinaker Badung, Dr. I Gde Surya Kurniawan, S.STP., M.Si., mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 merupakan agenda wajib pemerintah daerah sebagai upaya menumbuhkan budaya keselamatan kerja.  “Kegiatan ini merupakan bagian dari Bulan K3 yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah. Penerapan K3 tidak hanya di perusahaan, tetapi juga di lingkungan instansi pemerintah. Keselamatan kerja adalah hal mendasar yang harus diterapkan di semua tempat kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan inovasi Disperinaker dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. “Kami ingin mendorong masyarakat disabilitas agar dapat diterima di lingkungan kerja. Ketika mereka mendapatkan kesempatan yang sama, maka kesejahteraan masyarakat Badung juga akan meningkat secara inklusif,” katanya.

Surya Kurniawan mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan K3, terutama karena sebagian pelaku usaha belum menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. “Masih ada anggapan bahwa K3 kurang penting, padahal ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat. Apapun jenis pekerjaannya, keselamatan kerja harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah juga mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, baik penerima upah, pekerja mandiri, pelaku IKM, pekerja berbasis anggaran desa, hingga tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja (LPK).  “Kami berharap seluruh pekerja di Kabupaten Badung, baik formal maupun informal, dapat tercover melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan capaian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung. Hingga Desember 2025, cakupan perlindungan mencapai 137.507 tenaga kerja atau 55,47 persen, terdiri atas 81.728 pekerja formal (50,98 persen) dan 55.779 pekerja informal (63,68 persen). Selain itu, melalui Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai APBD Induk, pemerintah daerah telah melindungi 17.942 pekerja rentan atau 13,04 persen dari total tenaga kerja terlindungi.

Sesuai target RPJMD Kabupaten Badung, pada tahun 2026 cakupan perlindungan ditargetkan mencapai 59,80 persen. Dengan demikian masih terdapat selisih 4,33 persen atau sekitar 10.734 tenaga kerja yang perlu didorong agar memperoleh perlindungan.

Sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat jaminan sosial kepada peserta di Kabupaten Badung dengan total nilai mencapai Rp211,9 miliar lebih. 

“Manfaat jaminan sosial ini telah memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Karena itu, edukasi dan sosialisasi akan terus kami lakukan agar seluruh pekerja memahami pentingnya perlindungan kerja,” ujar Surya Kurniawan.

Ia berharap rangkaian kegiatan Bulan K3 dapat meningkatkan kesadaran seluruh pihak. “Kami ingin memastikan bahwa cita-cita besar ‘Badung Menuju Perlindungan Semesta Ketenagakerjaan’ dapat terwujud melalui kerja sama semua pihak,” pungkasnya.

Kegiatan menghadirkan narasumber Kabid Penta PKK Disperinaker Badung, Dr. Ni Luh Putu Widyantari, SSTP., MAP., serta Pengawas Ketenagakerjaan Madya Provinsi Bali, Retno Adhiati, S.K.M. 

Acara turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Badung A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra, Cabang Denpasar dan Badung, kepala perangkat daerah terkait, pimpinan perusahaan se-Kabupaten Badung, serta undangan lainnya.