Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung menggelar Reviu Kinerja Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Senin (15/12/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Badung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. I Gede Surya Kurniawan, mewakili Wakil Bupati Badung selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung. Turut hadir Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Badung, I Ketut Gede Sudiartha, mewakili Kepala Bappeda Badung selaku Ketua Harian TPPS, serta perwakilan OPD terkait, anggota TPPS, para camat, dan undangan lainnya.

Staf Ahli Bupati Badung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. I Gede Surya Kurniawan menyampaikan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2025 perlu terus dievaluasi guna meningkatkan kinerja Tim TPPS di Kabupaten Badung. Menurutnya, reviu ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan sekaligus bahan evaluasi berkelanjutan.

“Reviu ini wajib kita lakukan sebagai dasar laporan kepada atasan dan sebagai bahan evaluasi Tim TPPS. Harapan kita angka stunting di Kabupaten Badung terus menurun sesuai target yang tercantum dalam RPJMD, bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Kabid PPM Bappeda Badung, I Ketut Gede Sudiartha, menyampaikan bahwa reviu kinerja ini merupakan upaya untuk mengetahui kondisi riil pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Badung. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian terhadap program-program yang telah berjalan.

“Jika sudah berjalan baik tentu kita pertahankan, namun jika masih ada kekurangan perlu kita tingkatkan melalui koordinasi lanjutan dan kolaborasi antarperangkat daerah, sehingga penanganan stunting dapat terlaksana secara optimal,” jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program penurunan stunting, salah satunya terkait pengumpulan data yang dinilai sangat krusial. Validitas data menjadi dasar utama dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran.

“Apabila data yang kita miliki tidak valid, maka intervensi yang dilakukan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah tingkat bawah sangat penting untuk memastikan validitas data tetap terjaga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudiartha menyampaikan bahwa selama pelaksanaan penurunan stunting tahun 2025, seluruh program telah berjalan dengan baik. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat terus bersinergi agar upaya penanganan stunting di Kabupaten Badung semakin terarah dan efektif.