Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Kabupaten Badung menjadi leading sektor pelaksanaan kegiatan Percepatan Akreditasi Perpustakaan yang diinisiasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 4-5 Desember 2025 di Gedung Layanan Perpustakaan Sastra Mangutama, Lantai II Diskerpus Badung.

Kegiatan resmi dibuka Kepala Diskerpus Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani, SH., M.A.P., Kamis (4/12/2025) dan diikuti 100 peserta dari perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan. Peserta berasal dari dua daerah, yakni 50 orang dari Kabupaten Badung dan 50 orang dari Kota Denpasar.

Turut hadir Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Standardisasi Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas RI, Desi Mardianingsih, S.Sos., yang mewakili Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas RI, beserta jajaran tim. Hadir pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta asesor akreditasi tingkat pusat dan daerah.

Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani menegaskan bahwa percepatan akreditasi perpustakaan bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh stake holder terhadap pentingnya identifikasi kekuatan dan kelemahan perpustakaan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

“Program ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan Perpusnas dalam bidang akreditasi. Akreditasi menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan telah dijalankan dengan baik dan profesional,” ujarnya.

Kristiani menyebut salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses akreditasi adalah keterbatasan koleksi. Namun, Perpusnas RI telah memberikan dukungan berupa hibah 1.000 judul buku untuk perpustakaan desa di Badung. "Kami juga berharap dukungan serupa nantinya dapat diberikan bagi perpustakaan di sekolah-sekolah", katanya.

Lebih lanjut, Ia menekankan agar perpustakaan yang telah memperoleh akreditasi kategori C maupun B dapat terus meningkatkan tata kelola yang sesuai kaidah, sehingga keberadaan perpustakaan semakin bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Sementara, Ketua Pokja Standardisasi Perpusnas RI, Desi Mardianingsih, menyampaikan bahwa percepatan akreditasi penting dilakukan mengingat masih banyak perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia yang belum terakreditasi.

“Pada tahun 2025 ini, percepatan akreditasi dilakukan melalui kegiatan Diskusi Terpumpun atau yang kita kenal Focus Group Discussion (FGD) akreditasi perpustakaan, walau adanya keterbatasan waktu dan efisiensi anggaran, kegiatan ini tetap berjalan dan rencananya akan dilaksanakan di beberapa titik, yaitu sebanyak 14 lokus di beberapa provinsi di Indonesia termasuk salah satunya di kabupaten Badung,” ujar Desi.

Menurutnya, FGD di Badung melibatkan 100 peserta dengan dukungan tim penilai yang terdiri dari dua asesor pusat dan lima asesor daerah dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. 

"Hal ini selaras dengan arahan pimpinan Perpusnas agar pelaksanaan akreditasi dilakukan secara kolaboratif dan merata, dengan memberdayakan asesor baik dari pusat maupun daerah", pungkas Desi.