Dirjen PMD Kemendagri Buka Musrenbang RKPD Badung 2015

Informasi › Berita

Dirjen PMD Kemendagri Buka Musrenbang RKPD Badung 2015

Admin

Kamis, 27 Maret 2014 09:01 WITA

Foto : Dirjen Pmd Kemendagri Buka Musrenbang Rkpd Badung 2015

Dalam pengarahannya Dirjen PMD Tarmizi A. Karim menyampaikan, tantangan pembangunan berkelanjutan itu merupakan syarat lain dari eksistensi Negara. Sementara mandeg dan berhentinya pembangunan akan menjadi titik awal keruntuhan Negera. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan secara berlanjutan dengan kualitas yang perlu ditingkatkan mengikuti dinamika perubahan masyarakat. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan paradigma pelayanan, pembinaan fasilitasi dan pendidikan harus digeser kearah pembangunan atas dasar partisipasi masyarakat.

Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan amanat UU 25 tahun 2004 dimana dapat disaksikan dalam rumusan RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan cermin kebutuhan dari masyarakat desa. Dokumen perencanaan desa tersebut harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/Kota. “Sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan di kabupaten harus dipadukan dengan perencanaan RPJM Desa, karena di tahun 2015 nanti pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 59 Triliun untuk desa di seluruh Indonesia dimana per desa mendapat Rp. 1 M lebih,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Badung A.A. Gde Agung menyampaikan keberhasilan dan tantangan pembangunan di kabupaten Badung. Bupati mengatakan, pembangunan ekonomi Badung ditunjang oleh 3 sektor utama yaitu pertanian dalam ari tuas, industri kerajinan rakyat dan periwisata. Sektor pariwisata menjadi mesin penggerak ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi Kab. Badung cukup tinggi. Dikatakan, pada tahun 2012 lalu pertumbuhan ekonomi badung mencapai 7,30 persen. Ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi bahkan nasional.

Tahun 2013 diproyeksikan mengalami perlambatan menjadi 6,50 % mengingat kegiatan investasi dan bisnis tidak sebanyak tahun 2012. “Meskipun mengalami perlambatan kami berupaya agar pertumbuhan tersebut tetap inklusif dan berkualitas serta lebih dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mikro,” katanya. Dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, tingkat kemiskinan Badung 2012 sebesar 2,16 persen dan tahun 2013 menurun 2,10 persen. Ini merupakan tantangan Badung Untuk penurunan kemiskinan 1 persen di 2015, untuk itu Badung menelisik satu persatu dan memastikan data masyarakat miskin yang ada. Sementara menurut terori gini rasio ketimpangan di Badung rendah dan pemerataan tinggi. “Berdasarkan data tersebut dan melihat pertumbuhan ekonomi Badung yang cukup tinggi diimbangi dengan pemerataan tinggi, mudah-mudahan kehidupan masyarakat Badung sejahtera,” imbuhnya.

Terkait dengan musrenbang RKPD, Bupati Gde Agung menginstruksikan kepada pimpinan SKPD termasuk para camat, dan lurah untuk mengikuti musrenbang secara penuh terutama pada saat pembahasan dan sidang-sidang kelompok. “Kehadiran saudara sangat penting karena sangat berpengaruh pada ketajam pembahasan sehingga berimplikasi pada mutu kegiatan yang anda pimpin,” jelasnya. Bupati Gde Agung menyampaikan Pemkab Badung komit menyusun perencanaan yang linier dengan penganggaran, sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun 2015 lebih mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. “Perkuatan pemberdayaan masyarakat ini dipandang sangat penting terutama dalam memperkuat daya ungkit ekonomi masyarakat sehingga kelak memiliki daya saing di era yang semakin kompetitif ini,” jelasnya seraya menambahkan kehadiran Dirjen PMD untuk memberikan pengarahan pada forum Musrenbang RKPD ini dipandang sangat penting menjadi sumber inspirasi bagi aparat di Badung dalam menyusun dan merumuskan kegiatan-kegiatan tahun 2015.

Kepala Bappeda Litbang Kab. Badung I Wayan Suambara menjelaskan, Musrenbang RKPD tahun 2015 ini bertujuan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kab Badung dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pemerintah provinsi bali. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemkab Badung pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang lalu. Mempertajam indicator kinerja program kegitan prioritas daerah, menyepakati program dan kegiatan prioritas Kab badung 2015. Program kegiatan prioritas yang telah dirancang dan akan dibahas dalam Musrenbang RKPD ini telah mengacu pada tema dan prioritas pembangunan daerah Kab badung tahun 2015 yaitu “peningkatan partisipasipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan” dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan.

Tema tersebut mengandung makna bahwa Pemkab badung dalam pengelolaan potensi daerahnya mengacu pada prinsip-prinsip good governance, result government oriented dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Semakin besar konstruksi partisipatif yang dilakukan masyarakat, maka diyakini pelaksanaan suatu pogram kegiatan pembangunan tersebut memberikan manfaat yang besar pula bagi masyarakat,” jelasnya. Ditambahkan, Musrenbang RKPD dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diisi sidang-sidang kelompok yang membahas sebanyak 33 urusan, 3.361 kegiatan, dengan total anggaran mencapai Rp. 1,9 triliun lebih.
Bagikan