Disela-sela rakor tersebut Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa apa yang diraih Kabupaten Badung merupakan hasil kerja keras Pemkab yang didukung oleh DPRD Badung.   Dikatakan Bupati Gde Agung, keberadaan LPSE dan ULP di Kabupaten Badung merupakan salah satu komitmen Pemkab Badung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya LPSE dan ULP ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Gde Agung menyatakan bahwa, Rapat Nasional Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Nasional ini dipandang sangat penting mengingat Kabupaten Badung dipakai sebagai pilot projek dan percontohan LPSE dan ULP terdepan oleh pemerintah pusat. "Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa ini sangat penting artinya untuk ke-riilan dan keakuratan dalam pengadaan barang dan jasa serta pemberian layanan serta  pelaporan yang nyata dan transparan kepada publik," terangnya seraya menambahkan ini merupakan sebuah tantangan untuk kemajuan pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di tanah air secara transparan.
   
Agus Raharjo selaku ketua panitia melaporkan, Rakor ini mengambil  tema "Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah melalui Penguatan LPSE dan Profesional ULP". Melalui rakor tersebut diharapkan mampu memberikan harmoni yang baik dan berkualitas bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam rangka penguatan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga mampu menjawab tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah kedepan. Agus Raharjo memberikan apresiasi kepada LPSE yang konsen dengan pelayanan. "Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan menjadi tonggak keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan sebuah pembangunan di daerah," imbuhnya.