Tim MenPAN dan RB Evaluasi LAKIP Badung

Informasi › Berita

Tim MenPAN dan RB Evaluasi LAKIP Badung

Admin

Senin, 30 September 2013 09:11 WITA | 1271 kali dibaca

Foto : Tim Menpan Dan Rb Evaluasi Lakip Badung

Bupati Gde Agung menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi MenPAN dan RB tahun 2010 LAKIP Kabupaten badung meraih nilai 35,72 ( C ), sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 55,31 ( CC ). Untuk evaluasi tahun ini diharapkan dapat meningkat karena Pemkab Badung telah melakukan berbagai penyempurnaan terhadap indikator kinerja. “Berkenaan dengan LAKIP ini kami juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menunjukkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result government oriented).

Dibagian lain Bupati menerangkan bahwa, semua kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten badung sangat terukur, dan ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Badung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari unsur pendidikan, kesehatan, ekonomi, daya beli masyarakat. Ditambahkan, selain memiliki visi misi, Pemkab Badung juga menerapkan 5 (lima) prinsip dasar pembangunan badung yang berkelanjutan (triple track stategy plus two) diantaranya pro growth (pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat), pro jobs (penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang baik), pro poor (penanggulangan kemiskinan), pro culture (pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat) dan pro environment (pelestarian lingkungan). Penerapan lima prinsip dasar pembangunan Badung berkelanjutan ini telah dapat dirasakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan sudah cukup baik, serta turunnya angka pengangguran dan RTM di Badung.

Sementara itu Wahyu Hidayat mengatakan, kegiatan evaluasi LAKIP memang secara rutin dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Kabupetan/Kota di Indonesia, untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LAKIP/SAKIP pada dasarnya merupakan tatanan, instrument, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi. “Kami harapkan pemerintah daerah tidak hanya fokus melaporkan indikator kegiatannya saja, namun evaluasi yang kami lakukan ini lebih kepada hasil dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya dapat dilaporkan kepada masyarakat,” katanya.

Pada saat mendengarkan presentasi dari masing-masing SKPD, Tim KemenPAN RB sempat memuji LAKIP Badung yang dinilai baik karena sudah berkinerja (out come). "LAKIP Badung exelance, inilah yang diharapkan KemenPAN RB," tambah salah tim evaluasi.
Bagikan