Sajikan Laporan Keuangan dengan Baik, Kabupaten Badung kembali Raih Apresiasi Pemerintah Pusat.

Informasi › Berita

Sajikan Laporan Keuangan dengan Baik, Kabupaten Badung kembali Raih Apresiasi Pemerintah Pusat.

Admin

Jumat, 13 September 2013 10:06 WITA

Foto : Sajikan Laporan Keuangan Dengan Baik, Kabupaten Badung Kembali Raih Apresiasi Pemerintah Pusat.

Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Boediono menegaskan bahwa pemerintah akan senantiasa mendorong dan memberikan apresiasi kepada pnyelenggara pemerintahan yang telah melakukan tata kelola keuangan agar senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan dengan baik, terutama bagimana menata tata kerja pemerintahan pada bidang keuangan mengingat ini merupakan basis untuk perbaikan Goverment.

Wapres boediono juga menekankan kembali pentingnya pelaksanaan Reformasi birokrasi mulai dari rekrutmen personil,termasuk mengelola personalia terkait dengan promosi pegawai. " Intinya agar perbaikan dapat terjadi maka kata kuncinya adalah bagimana kita melakukan upaya sungguh - sungguh dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya manusia dalam mencapai sasaran serta tujuan organisasi. dikatakannya bahwa mengelola manusia akan menukik lagi pada kepemimpinan atau leadership dari pimpinannya dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada dilingkungan kerjanya. leadership sumbernya adalah bagaimana pimpinan dapat memberikan contoh sehingga akan dapat diikuti oleh pengikutnya. akhirnya diharapkan agar para pimpinan baik di kementerian maupun di daerah dapat menjadi seorang efektif leaders"pintanya.

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan kualitas terbaik, secara berkelanjutan diperlukan adanya langkah-Iangkah serius yang diambil terutama dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang masih beropini `Tidak Menyatakan Pendapat" dan "Wajar dengan Pengecualian, menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan dalam Tahun 2012 " katanya. Lebih lanjut Menkeu juga menegaskan pentingnya dilakukan penilaian kinerja Kementrian dan Lembaga (K/L) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pentingnya penerapan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. termasuk pentingnya melakukan monitoring penyerapan anggaran dengan berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja.

Selain itu, Menkeu juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola aset negara dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. efektifitas SPIP sistem pengendalian intern pemerintah, ini merupakan tolak ukur auditor dalam memberikan opininya,"katanya. Ditambahkannya bahwa, untuk pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). saat ini Jumlah LKPD yang mendapat opini terbaik yaitu WTP terus meningkat dan semakin membaik 69 LKKL 2012, saat ini tingkat pemda menunjukkan perbaikan signifikan yang meraih wtp 116 LKPD.

Chatib Basri juga mengatakan bahwa dalam tahun 2013 ini akan menjadi transisi untuk penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual menuju sistem akrual secara permanen nati ditahun 2015. maka rakernas ini diharapkan akan terdapat komitmen bersama untuk mempersiapkan sistem acraal basis "tandasnya. Sementara itu Bupati badung Gde Agung disela-sela Rakernas dan anugrah apresiasi mengungkapkan bahwa sejalan denagn tema besar rakernas ini yang menegaskan bahwa pentingnya terbangun sinergi dalam menuju WTP ini bener benar sangat tepat untuk terus dibangun, dikatakannya hal ini juga sangat dirasakan bahwa keberhasilan kabupaten Badung dalam meraih Opini WTP atas LKPD tahun 2011 dan 2012 ini justru karena telah terbangunnya sinergi yang padu dan serasi muali dari tahap pernecanaan pembangunan, pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat serta terbangunnya sistem pengendalian intern Pemerintah di kabupaten Badung" yang terpenting adalah komitmen dan kerja keras dalam menindaklanjuti setiap hasil audit BPK RI" tutupnya.
Bagikan