Raker Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badung

Informasi › Berita

Raker Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badung

Admin

Senin, 26 Agustus 2013 09:07 WITA

Foto : Raker Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badung

Lebih lanjut Dirjen Yuswandi A. Temanggung menilai, bahwa struktur APBD Badung tahun 2013 telah berada di jalur yang benar (on the track), untuk itu harus dipertahankan. Ini dapat dilihat dari komposisi dimana belanja publik dirancang lebih besar dibandingkan belanja aparatur. Yuswandi yang didampingi Direktur Anggaran Daerah Kemendagri Drs. Hamdani, MM.MSi, Ak juga memberi apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badung dalam dua tahun terakhir. Yuswandi A. Temanggung mengingatkan opini WTP bukan barang yang mewah, itu merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Mempertahankan WTP memang sulit, namun saya punya keyakinan mempertahankan bukan pekerjaan baru, tapi kelalaian yang perlu dibenahi,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Badung Kompyang R Swandika menegaskan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemkab Badung senantiasa mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel Dijelaskan pula, struktur APBD Badung tahun 2013, pendapatan pada APBD induk sebesar Rp. 2,4 triliun, di APBD Perubahan meningkat menjadi Rp. 2,6 triliun, sebesar Rp. 1,8 triliun berasal dari PAD. Sedangkan belanja di Induk sebesar rp. 2,8 triliun, di Perubahan meningkat menjadi Rp. 3 triliun. Dari segi penerima manfaat perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur yaitu 65,03% dengan 35,07%. “Serapan anggaran per 31 Juli 2013 sudah mencapai 40,93 % , sudah melebihi 0,93% dari standar yang diarahkan,” jelasnya.

Mencermati struktur APBD Badung diatas, dari segi pendapatan didominasi oleh pendapatan asli daerah. Hal ini merupakan tantangan berat mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. “Pada saat diaudit oleh BPK RI maupun oleh aparat pemeriksa internal pemerintah lainnya, kami pertanggungjawabkan dari dua sisi yaitu dari pendapatan dan belanja daerah, berbeda dengan daerah yang lain yang sumber pendapatannya lebih besar dari dana perimbangan. Hal ini tidak menyurutkan komitmen Badung untuk meraih predikat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya. Berkat kerja keras dan pembinaan dari berbagai pihak keinginan itu terwujud dengan diraihnya opini WTP secara berturut-turut pertama di Provinsi Bali dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten tahun anggaran 2011 dan tahun 2012. “Melalui rapat kerja optimalisasi pengelolaan keuangan daerah akan lebih meningkatkan pemahaman kami terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang kami hadapi,” tambahnya.
Bagikan