Pemkab. Badung, Rabu (19/9) kemarin menerima Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terkait evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018. Kehadiran Tim Penilai yang diketuai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPAN RB, Ronald Andrea Annas diterima langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa serta Pimpinan Perangkat Daerah, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung. 
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mempresentasikan terkait implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Badung. Menurut Bupati Giri Prasta bahwa Pemkab Badung sangat komit kaitannya dengan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan akan selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat melalui MenPAN RB. "Kami telah melakukan penyamaan pola pikir perangkat daerah, sehingga betul-betul dapat melaksanakan program SAKIP ini di Badung," katanya.

      Bupati menerangkan bahwa program Pemkab Badung berdasarkan Nawa Cita pemerintah pusat, dengan visi memantapkan arah pembangunan badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera, dengan sembilan misinya. Visi misi ini dijabarkan kedalam 6 (enam) prinsip dasar pembangunan badung yaitu pro growth (pertumbuhan), pro job (lapangan pekerjaan), pro poor (pengentasan kemiskinan), pro culture (pelestarian budaya), pro environment (lingkungan) dan pro law enforcement (hukum). Selain itu ada pula lima prioritas pembangunan meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, seni, adat, agama dan budaya, pariwisata serta infrastruktur.
Sementara terkait SAKIP, dari tatanan perencanaan sudah dimulai dari reposisi RPJP Kab. Badung tahun 2005-2025, yang ditindaklanjuti dengan revisi RPJMD 2016-2021 serta diturunkan kepada rencana kerja tahunan, sehingga masuk pada tatanan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang terukur. Selanjutnya, dilakukan perubahan mindset dan etos kerja ASN, dengan penandatanganan Pakta Integritas, membangun sinergitas antar perangkat daerah, memberikan reward dan panishment bagi ASN.
 

       Asisten Deputi Ronald Andrea Annas menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kabupaten Badung yang telah berhasil meraih nilai BB atas evaluasi SAKIP tahun 2017 lalu. Untuk tahun ini, pihaknya ingin kembali mendorong Pemkab Badung agar mampu meningkatkan nilai SAKIP menjadi A. "Kami ingin Badung lebih baik lagi, dari BB menjadi A," katanya. Ronald Andrea Annas menerangkan bahwa, evaluasi SAKIP bukan suatu kompetisi, namun sebagai bentuk motivasi dalam menghindari pemborosan anggaran, meningkatkan pelayanan publik dan fokus terhadap kinerjanya. "Tidak cukup hanya kerja saja, tapi harus berkinerja," terangnya.

      Disesi terakhir, Bupati menunjuk langsung tiga Perangkat Daerah untuk memaparkan tentang perencanaan kinerja dan pohon kinerja yang berkaitan dengan lima program prioritas Pemkab Badung. Ketiga Perangkat Daerah tersebut diantaranya; Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Caption :

Bupati Giri Prasta bersama Wabup Suiasa dan Sekda Adi Arnawa, Rabu (19/9) kemarin menerima Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terkait evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018.