Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengundang beberapa Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Badung meninjau pola pelayanan pada Public Services Hall (PSH) Georgia dan mengikuti Training for Trainers (ToT) di ASAN Xidmat Center, Azerbaijan mulai tanggal 1-6 Juli 2018. Kegiatan ToT tersebut diikuti 16 Peserta termasuk peserta dari Badung yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, I Made Agus Aryawan dan Kasi Pelaporan Bidang Program, I Gede Suparta, ungkapnya saat dihubungi (9/7) .
       ToT yang dilaksanakan di Kantor Asan Xidmat Centre 3 Azerbaijan tersebut, bertujuan untuk menggali pengalaman dari Pemerintah Azerbaijan khususnya dalam pengelolaan pelayanan publik yang sangat baik kepada warga negaranya.  Azerbaijan mampu merubah paradigma dalam pelayanan serta telah menerapkan pelayanan secara terintegrasi melalui manajemen Public Privat Partnership (PPP) , dimana petugas Pemerintah dan lembaga swasta yang terkait langsung dengan proses palayanan publik bersatu dalam satu atap. Inovasi ini pula yang akhirnya mengantarkan Azerbaijan berhasil meraih penghargaan dari United Nations Public Service Award dalam bidang pelayanan publik yang banyak dirujuk oleh berbagai negara.
      Kesuksesan Azerbaijan dalam membuat perubahan layanan publik yang mendasar melalui ASAN Xidmat memudahkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus dipusingkan dengan prosedur yang berbelit dan panjang. Hal inilah selanjutnya mengilhami Kementerian PANRB dalam mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik di Indonesia," ujarnya.
       Penggunaan big data sebagai database disemua instansi sudah tertata dengan baik serta pemanfaatan teknologi informasi telah berhasil membuat pelayanan menjadi efektif dan transparan. 
       Selain ke Azerbaijan, peserta juga mengunjungi Public Service Hall (PSH) di Georgia, yang mampu mengubah iklim investasi yang kurang ramah menjadi negara yang ramah investasi. PSH Georgia mampu meningkatkan rangking Ease of Doing Business (EoDB), tahun 2017 dari rangking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018.
       Terkait target untuk meningkatkan rangking Easy of Doing of Business (EODN) di Indonesia, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Badung sebagai sub nasional bersama 11 Daerah lainnya di Indonesia sebagai lokasi sampling survey EODB yang akan dilaksanakan oleh world bank. Untuk mendukung persiapan survey tersebut maka DPMPTSP Badung tengah berbenah dari berbagai aspek serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyiapkan data yang sibutuhkan dibutuhkan untuk survey EODB dimaksud. Demikian pula pengalaman sukses dari negara Azerbaijan dan Georgia akan diadopsi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Badung.

Caption :

DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Georgia dan Azerbaijan, (9/7).