BKPM Sosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri di Badung

Informasi › Berita

BKPM Sosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri di Badung

Admin

Kamis, 27 Juni 2013 09:35 WITA | 765 kali dibaca

Foto : Bkpm Sosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Badung

Lanjut disampaikan bahwa pembangunan ekonomi ditunjang oleh tiga pilar penting yaitu kebijakan fiskal, konsumsi dan investasi, oleh karena itu maka pemerintah kabupaten Badung berharap agar pemerintah pusat senantiasa dapat mendorong pergerakan tiga pilar tersebut yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Badung untuk menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan lima prinsip dasar kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yakni Pro Growth, Pro job, Pro Poor, Pro Culture dan Pro Environment. Dan dengan adanya investasi atau penanaman modal di Kabupaten Badung diharapkan pula mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dengan tidak meninggalkan kebudayaan lokal yang ada dan diharapkan membangun perekonomian yang berwawasan lingkungan.

Ditambahkan bahwa perkembangan rencana penanaman modal yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2012 masih tetap didominasi pada sektor jasa akomodasi seperti hotel, restoran, salon dan spa, dan sektor jasa lainnya menjadi pilihan alternative pemilik modal/investor. Lokasi tempat usaha dan minimnya lahan serta tingginya nilai jual atau sewa tanah juga menjadi pertimbangan bagi penanam modal atau investor untuk menanam modalnya di Kabupaten Badung. Dimana sektor pariwisata masih menjadi motor penggerak kegiatan perekonomian di Kabupaten Badung, hal ini dapat dilihat dari sebaran tenaga kerja yang terkonsentrasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang umumnya berada di wilayah perkotaan di Kabupaten Badung. Dan melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerataan antar sektor dan wilayah sehingga terciptanya dunia usaha yang tangguh dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPR RI Nyoman Dhamantra, Direktur Wilayah IV BKPM Pusat Dadang Mulyana , Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM Pusat Ermawati, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Putu Oka Swadiana , Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dewa Gede Joni Astabrata serta instansi terkait .
Bagikan