Kurikulum Pendidikan Hukum bagi program sarjana dan magister pada fakultas hukum sudah saatnya menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan pemanfaatan teknologi. Namun tetap berorientasi pada tujuan pendidikan tinggi itu sendiri dan mengejawantakan pola ilmiah pokok Universitas Udayana (Unud) yaitu kebudayaan. Demikian telah disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara ketika menjadi narasumber pada Loka Karya penyempurnaan Kurikulum dan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Selasa (12/12) lalu. Lebih lanjut ia juga berharap agar Fakultas Hukum Unud melakukan pengembangan standar kualifikasi dan kode etik peserta didik agar mampu melahirkan sarjana sebagai generasi pembaruan pada dunia hukum Indonesia. "Perubahan dan dinamika kehidupan yang pesat menuntut adanya evaluasi pembaruan kurikulum yang update dan relevan dengan tantangan pembangunan serta dinamika masyarakan," tegasnya.

       Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unud Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH mengajak kepada peserta Loka Karya untuk membahas secara mendalam dan evaluasi kurikulum yang dipedoman selama ini, bahkan bila perlu tidak lagi memasukan yang sudah dipandang tidak relevan. Arya Utama menyadari menyusun kurikulum bukanlah merupakan hal yang mudah, oleh sebab itu ia mengajak kepada Guru Besar dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk berkontribusi maksimal sehingga kelak dapat menyusun kurikulum pendidikan hukum yang berorientasi kepada pembaruan. Turut menjadi narasumber kepada kesempatan tersebut wakil dekan I (Satu) Prof. Dr. I Gede Made Wardana, SH., MH dan Ketua Prodi program sarjana Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH.

Caption.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara ketika menjadi narasumber pada Loka Karya penyempurnaan Kurikulum dan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Selasa (12/12) lalu.