Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2016 ke DPRD Badung yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Putu Parwata bersama Wakil Ketua DPRD Nyoman Karyana bertempat di ruang Ketua DPRD Badung, Senin (6/3).
Hadir mendampingi Plt Kepala Bappeda Badung, I Wayan Suambara dan Sekretaris DPRD, Made Wira Dharmajaya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Suiasa mengatakan penyerahan LKPJ Bupati Badung Tahun 2016  merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah  tentang pelaksanaan pemerintahan tahun sebelumnya kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sebagai landasan dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.
"Kami serahkan LKPJ ini untuk  selanjutnya dibahas oleh anggota dewan yang terhormat," ujar Suiasa.
Dalam penyerahan LKPJ ini, Wabup Suiasa mengaku pemerintah selalu taat azas baik dari segi dokumen, waktu maupun  dari segi pembahasan. Sesuai peraturan perundang-undangan  minimal tiga bulan setelah APBD berjalan maka pemerintah harus membuat LKPJ.
Dengan diserahkannya LKPJ Bupati ini, pihaknya berharap para anggota legislatif  memberikan masukkan, catatan  dan kritikkan yang konstruktif
terhadap program dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung.
"Kami berharap bagi anggota dewan, LKPJ ini bisa dikritisi, diberikan masukan untuk selanjutnya kita 'ramu' sehingga menjadi gerak langkah yang padu dan serasi antara kita di pemerintahan dengan DPRD," katanya.
Plt Kepala Bappeda Badung I Wayan Suambara menambahkan bahwa serapan APBD Badung Tahun 2016 secara umum sudah sangat baik. Bahkan dari realisasi anggaran serapannya mencapai 90 persen. "Dari segi realisasi anggaran, serapan APBD tahun 2016 mencapai 90 persen. Artinya sudah sangat baik," tegas Suambara yang juga menjaba Kepala Litbang Badung ini.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah sehingga bisa menyerahkan dokumen LKPJ Bupati tepat waktu. "Kami memberikan apresiasi karena LKPJ sudah diserahkan tepat waktu. Dan kami di dewan siap membahas dan memberikan catatan dan kritikan secara konstruktif untuk kepentingan masyarakat Badung," katanya.
Untuk membahas LKPJ yang nota bena adalah "raportnya" Bupati Badung ini, dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pihaknya menargetkan dalam sebulan pansus sudah mampu merampungkan pembahasan LKPJ ini.
"Pembahasan akan dilakukan oleh Pansus. Target kami satu bulan sudah rampung, sehingga awal April LKPJ sudah klir," tegasnya.