Pada kesempatan tersebut Kepala BPBD Badung Drs. I Gst. Nyoman Adnyana, Amd LLAJ mengungkapkan, bahwa zoonosis merupakan salah satu bencana non alam yang menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia saat ini. Oleh karenanya BPBD mempunyai peranan didalam mengkoordinasikan pengendalian zoonosis tersebut. “Pengendalian zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencagahan, tata laksana kasus dan pemberantasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis,” terangnya.

Lebih lanjut Gst. Nyoman Adnyana menerangkan, pembentukan Komisi pengendalian zoonosis ini berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalain zoonosis. Pasal 7 peraturan presiden tersebut menyebutkan bahwa kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi terdiri dari Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis untuk tingkat pusat, Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis untuk tingkat Provinsi dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis untuk tingkat kabupaten/kota.

BPBD Badung menjadi koordinator tim fasilitasi pembentukan komisi pengendalian zoonosis tingkat kabupaten Badung. Untuk itu tim fasilitasi akan melaksanakan koordinasi intensif dengan tim fasilitasi Provinsi dalam rangka pembentukan komisi pengendalian zoonosis tersebut. “Sebenarnya kegiatan penanggulangan bencana yang diakibatkan dari hewan tersebut di masing-masing SKPD terkait sudah berjalan dengan baik. Namun dengan terbentuknya Komisi ini diharapkan penanganannya akan lebih terkoordinasi dan terpadu,” terangnya seraya menambahkan Kantor BPBD Badung akan dijadikan sebagai pusat komando operasional zoonosis.