Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD PD) menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) bagi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Badung tahun 2016. Bintek tersebut dibuka oleh Kepala BPMD PD Kab. Badung Putu Gede Sridana di ruang rapat BPMD PD, Puspem Badung, Senin (8/8).
Ketua Panitia I Wayan Somarimbawa selaku Kasudbid Kelembagaan Desa dan Kelurahan BPMD PD melaporkan, maksud dilaksanakan Bintek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan anggota LPM, KPM dan BPD se-Badung sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Sementara tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu perbekel dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/Kelurahan. Materi pelatihan meliputi; arah kebijakan pembangunan Kab. Badung, tata cara penyusunan RKP Desa/Kelurahan, Pengelolaan Keuangan di Desa/Kelurahan, Pengawasan dan pertanggungjawaban Desa/Kelurahan, Pedoman Umum LPM, KPM dan BPD, Integritas dan Komunikasi Efektif. Narasumber dari Perwakilan BPKP Bali, Badan Diklat Provinsi Bali, BPMD Provinsi Bali dan Bappeda Litbang Badung. Bintek dilaksanakan dalam 3 tahap, Bintek LPM dari tanggal 8-10 Agustus, Bintek KPM 29-31 Agustus dan Bintek BPD dari 19-21 September.
                Sementara itu Kepala BPMD PD Kabupaten Badung Putu Gede Sridana menjelaskan bahwa lembaga LPM, KPM dan BPD mempunyai peranan yang sangat strategis di Desa dan Kelurahan khususnya didalam membangun Desa maupun Kelurahan itu sendiri. Karena lembaga ini terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, pengendalian pembangunan di desa. Bintek yang diberikan lebih banyak mengarah kepada teknis kegiatan yang ada di desa, mulai dari bagaimana orang yang bermusyawarah di desa dalam menyusun suatu rencana kerja baik itu RPJMDes maupun RKP sekaligus APBDes. "Dalam APBDes mereka bisa mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga dapat terakomodir di APBDes untuk dilaksanakan dan bisa dicapai sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat," jelasnya. Sridana mengharapkan melalui Bintek ini kapasitas lembaga masyarakat, pemerintah desa dengan segala stakeholdernya bisa meningkat dan pada akhirnya desa itu mampu mandiri, maju dan sejahtera.