Lebih lanjut Bupati menegaskan, seiring dengan semangat agar pelayanan perijinan ini semakin baik dan berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran, Bupati akan menempatkan orang-orang maupun tenaga operasional yang cakap, memiliki kompetensi dan komitmen dalam memberikan pelayanan. Bupati juga menegaskan bahwa bila dalam batas-batas menjadi kewenangan bupati dapat didelegasikan, sehingga percepatan proses pelayanan dapat terwujud dengan hadirnya BPPT. “Dengan pelayanan terpadu ini kami harapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memperlancar permohonan ijin dari masyarakat sehingga dalam waktu 15 hari ijin sudah bisa keluar,” kata Bupati.

Sekda Badung Kompyang R. Swandika menjelaskan, dengan terbentuknya BPPT, Unit Perijinan Terpadu (UPT) Badung yang ada sekarang, mulai 1 Mei 2013 tidak beroperasi lagi. Semua pegawai UPT akan bertugas di BPPT dan akan ditambah dari pegawai SKPD teknis yang dinilai mempunyai kecakapan. Mengenai kantor BPPT, akan kembali memanfaatkan gedung UPT yang berada di Balai Diklat Sempidi, kompleks bangunan Puspem Badung. “Untuk itu berbagai persiapan untuk beroperasinya BPPT tersebut telah disiapkan, sehingga benar-benar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dengan optimal,” tambah Swandika. BPPT akan diduduki 1 orang eselon II b, 1 orang eselon III a, 4 orang eselon III b dan 4 orang eselon IV a serta sisanya tenaga fungsional.