Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, Rabu (13/4) kemarin menerima kunjungan Study Banding Bupati Bandung H. Dadang M Nasar bersama rombongan Pemkab. Bandung di Puspem Badung, Mangupraja Mandala. Kunjungan Bupati Bandung yang kesekian kalinya ke Kabupaten Badung ini bertujuan meningkatkan hubungan silahturahmi serta saling tukar informasi dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah perizinan dan ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bandung bersama rombongan Pemkab Badung yang telah menjadikan Kabupaten Badung sebagai obyek kunjungan. Selain meningkatkan silahturahmi, ada dua substansi pokok yang ingin dikomunikasikan yakni terkait pengupahan di sektor tenaga kerja dan berkenaan dengan pelayanan perizinan terpadu yang dilaksanakan di Badung. "Kunjungan ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena dapat saling tukar informasi, dimana di satu sisi Bapak Bupati bersama jajaran Pemkab. Bandung ingin mendapatkan informasi tentang Kab. Badung, tentu juga kami senantiasa mohon informasi dan kebijakan-kebijakan apa yang telah mampu dicapai Pemkab Bandung selama ini," katanya. Lebih lanjut Wabup. Suiasa menjelaskan secara umum kondisi Kabupaten Badung, dimana Badung merupakan satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali. Wilayah Badung membelah pulau Bali terbentang dari Selatan ke Utara berbentuk seperti keris. Badung terbagi kedalam tiga wilayah pembangunan yakni wilayah pembangunan Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara. Badung juga menjadi barometer pariwisata Bali sehingga PAD Badung sebagain besar bersumber dari Pajak Hotel dan Restauran.

Wabup. Suiasa yang didampingi Kepala BPPT Badung I Made Sutama dan Kadisosnaker Badung IB Oka Dirga menambahkan, mengenai perizinan, dijelaskan bahwa Pemkab Badung telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan pola satu pintu. Seluruh perizinan sudah ditangani langsung oleh BPPT dan Bupati telah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala BPPT, kecuali perizinan mempekerjakan tenaga asing, izin lingkungan (UKL-UPL, AMDAL) dan praktek dokter. "BPPT Badung melayani 53 perizinan dan 35 non perizinan," tambahnya. Sementara terkait pengupahan, disampaikan di Badung selalu dilakukan evaluasi setiap tahun, yang dasari atas evaluasi riil di lapangan. Dalam menentukan pengupahan khususnya UMK pasti ada dari beberapa unsur yang mengambil keputusan tersebut baik dari perwakilan tenaga kerja, pengusaha, pemerintah, serta unsur universitas. "Untuk UMK Badung tahun ini besarnya Rp. 2.124.500,-," tambahnya.

Sementara Bupati Bandung H. Dadang M. Nasar menyampaikan, tujuan dari kunjungan study banding ke Kabupaten Badung ini, selain silahturahmi juga ingin belajar banyak khususnya terkait dengan tripartit dan pelayanan perizinan. Diharapkan, melalui study banding ini jajaran Pemkab. Bandung akan mendapat wawasan yang lebih luas sehingga mampu diterapkan dalam upaya meningkatkan sektor ketenagakerjaan dan pelayanan perizinan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung.