Bupati Badung meminta jajaran Pegawai Pemkab Badung agar mampu menyuguhkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan krama Badung. “Kehadiran pemerintah akan dapat dirasakan manakala mampu menyuguhkan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan sehingga terwujudnya tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yakni kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,”. Demikian pengarahan Bupati Badung A. A. Gde Agung saat apel paripurna 17-an di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Selasa (17/2). Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R Swandika, Pimpinan SKPD serta PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

      Lebih lanjut Bupati Gde Agung mengatakan berkenaan dengan etika birokrasi ditegaskan bahwa sesuai PP No. 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dank ode etik PNS agar dapat dijadikan sebagai pedonam dalam bersikap, tingkah laku perbuatan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam kode etik pegawai dimaksud telah diatur bagaimana memposisiskan diri baik dalam konteks kehidupan bernegara, dalam berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, terhadap sesama pegawai termasuk etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Saya minta kode etik pegawai yang telah diedarkan dimasing-masing SKPD untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas,” pintanya.

      Dibagian lainnya Bupati menekankan, berkenaan dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah yang amat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit diantaranya demam berdarah, dihimbau seluruh instansi dan seluruh SKPD terkait lainnya mulai dari Lurah, Camat, dan puskesmas-puskesmas untuk siaga 24 jam penuh. Hal ini penting pengingat beberapa kejadian DB di masyarakat relative banyak. “Kami minta perhatian segenap instansi terkait untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan yang berpotensi terjadi,” tegasnya.

     Selanjutnya terkait dengan tugas-tugas aparatur yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian bersama adalah dalam percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Kepada seluruh pelaksana pengadaan barang dan jasa mulai dari PA, KPA, PPK, ULP, PPHP dan unsur pendukung lainnya untuk lebih professional dengan mengikuti dan memahami regulasi ketentuan pengadaan. Satu catatan yang penting adalah adanya kewajiban dari PPK dan pejabat pengadaan untuk bersertifikat. Khusus untuk seluruh PPK harus benar-benar memahami isi kontrak sehingga memiliki keberanian dalam melakukan pemutusan kontrak jika nanti diperlukan.