Terkait ULP Percontohan, Bupati Diwawancarai Kanal KPK

Informasi › Berita

Terkait ULP Percontohan, Bupati Diwawancarai Kanal KPK

Admin

Rabu, 25 Mei 2016 01:00 WITA | 1012 kali dibaca

Foto : Terkait Ulp Percontohan, Bupati Diwawancarai Kanal Kpk

MANGUPURA – Keberhasilan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Badung sebagai percontohan tingkat nasional, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Selasa (24/5), KPK mengirimkan empat orang stafnya untuk mewawancarai secara khusus Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengenai komitmennya dalam proses modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP sebagai center of excellent.

Wawancara Bupati Giri Prasta didampingi Kabag Pembangunan A. A. Ngurah Bayu Kumara sebagai ketua ULP Kabupaten Badungdengan staf KPK, berlangsung di ruang kerja bupati. Dalam penyampaian testimoninya, bupati mengatakan ULP sebagai center of excellent pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dibebankan tanggungjawab yang besar untuk pengembangan diri, dalam rangka memaksimalkan tata kelola proses pemilihan penyedia, dengan harapan dengan harapan mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

“Dengan tata kelola yang baik, pengusaha yang bergerak dalam bidang pengadaan bisa berkompetisi dengan profesional dan mendapatkan perlakukan yang adil,”kata bupati. Lebih lanjut bupati menjelaskan, saat ini ULP disamping melaksanakan pelelangan dengan memanfaatkan SPSE dari LKPP, juga sudah mengembangkan manajemen online sistem. Dimana pada proses pelelangan paket kegiatan saat ini, pemohon pelelangan tidak lagi memerlukan dokumen lelang secara manual. “Semua proses by on line sistem, hal ini bertujuan untuk efisiensi dan menjaga akuntabilitas proses pelelangan secara keseluruhan,”terang bupati.

Sementara itu, Ketua ULP Badung AA Bayu Kumara menjelaskan wawancara khusus bupati dengan staf KPK akan ditampilkan di kanal KPK. KPK menurutnya tertarik menampilkan profil pemerintah kabupaten Badung, khususnya mengenai ULP yang telah ditetapkan sebagai percontohan tingkat nasional oleh LKPP. “KPK tertarik menampilkan testimoni bupati mengenai upaya penyelengaraan pengadaan barang dan jasa secara profesional, kridibel dan akuntabel, yang selama ini telah dilaksanakan melalui ULP,”katanya. Setiap tahun anggaran ULP Kabupaten Badung rata-rata memproses 500 paket kegiatan.
Bagikan