Situs Terkait

No. Nama Deskripsi
1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON

Peraturan Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kepmenlh Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
KepKa Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
PermenLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi KETEL UAP
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL.

Peraturan Emisi Bergerak
KepmenLH Nomor 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
KepmenLH Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
PerMenLH Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Kendaraan Bermotor Tipe Baru
PerMenLH Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Peraturan Emisi untuk Industri Tertentu
1. PerMenLH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan atau kegiatan Minyak dan Gas Bumi
–Jo. PerMenLH Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
2. PerMenLH Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk
3. PerMenLH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Keramik
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Carbon Black

Selain peraturan perundang-undangan diatas masih banyak lagi peraturan terkait lainnya, yang sesuai jenis dan kegiatan industri atau obyek yang diatur. Sedangkan peraturan yang penting seperti pengaturan teknis mengenai cerobong (KepMenLH No 205 Tahun 1996) serta sarana dan prasarana seperti Lubang Sampling dengan aturan 2D-82nya, serta aturan lain keyataanya sulit untuk ‘diunggah’ dengan cara yang wajar oleh orang beragama.

2 Jakarta "Krisis Alat Pemantau Kualitas Udara?"

Pemerintah terancam tak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran udara—yang menyebabkan lebih dari 50% dari semua penyakit yang diderita warga Jakarta. Biaya penanggulangannya mencapai hampir 40 triliun rupiah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menyebutkan ada lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara yang dikelola Pemerintah Provinsi Jakarta Ada yang di Bundaran HI, di Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebun Jeruk Jakarta Barat.

"Stasiun ini kita operasikan 24 jam mulai dari jam 3 sore sampai jam 3 sore keesokan harinya. Kita secara real time setiap hari bisa mengetahui kualitas udara di Jakarta. Indikator-indikator itu kita laporkan ke gubernur dan di-publish di website sehingga publik Jakarta bisa melihat kualitas udara," kata Isnawa.

Tapi dia memang mengakui jumlahnya masih kurang. Pun teknologinya masih tertinggal. "Kita memang tertinggal karena standar acuannya masih PM 10. Mungkin di negara-negara ASEAN kita termasuk yang tertinggal," jelas Isnawa.

Lima stasiun pemantau kualitas udara itu adalah hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup sekira 10 tahun yang lalu. "Biaya pemeliharaannya mahal, dan bergantung pada sparepart dari luar negeri," kata Budi Haryanto ilmuwan dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang telah meneliti puluhan tahun hubungan pencemaran udara dengan dampak kesehatan.

Kalau dibandingkan dengan kota Tokyo, jelas Jakarta juga tertinggal jauh. "Tokyo memiliki 120 alat monitoring yang terintegrasi dengan manajemen transportasi. Pusat pemantauan akan menginformasikan kepada otoritas terkait jika ada lalu lintas atau keramaian yang perlu dipindahkan manakala kualitas udaranya memburuk

3 Duh, Petugas Temukan Ular Kobra di Kali Pesanggrahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas UPK (unit pelaksana kerja) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menemukan seekor ular jenis Kobra saat gerebek sampah di kawasan Kali Pesanggrahan, Taman Kedoya Permai Blok C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (1/12).

 

 

Apit Raharjo selaku tim media sosial UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan, ular Kobra sepanjang 80 sentimeter tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas bernama Rafi sekitar pukul 09.12 WIB. "Laporannya saat dia lagi nyangkrang sampah, kedengeran ada suara. Tidak lama kemudian keluar seekor ular, yang langsung diramaikan anak-anak," tutur Apit

Ia menyebut petugas UPK Badan Air menangkap ular Kobra tersebut menggunakan cangkrang sampah dan kayu. Akan tetapi saat penangkapan, sempat ada perlawanan dari ular Kobra seperti menyembur dan melilit pada saat dipegang.

 

 

Hanya saja petugas mampu mengendalikan sehingga tidak sampai terluka. Apit menuturkan penemuan ular Kobra di Kebon Jeruk merupakan yang pertama kalinya bagi petugas UPK Badan Air, setelah sebelumnya banyak penemuan ular Sanca di wilayah perairan Jakarta Barat.

 

 

Petugas UPK Badan Air berencana akan melepasliarkan kembali ular berbisa tersebut."Rencana mau dilepas lagi tapi ke lokasi yang jauh dari jangkauan aktivitas orang. Lokasi pelepasannya masih di wilayah Kebon Jeruk juga," ujar Apit.

4 I Wayan Juliantara, Pembuat Sedotan Bambu yang Digandrungi di Luar Negeri

Banjir sampah membuat pintu hati pemuda asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) I Wayan Juliantara terketuk. Dari keprihatinan terhadap persoalan tersebut, ia menggali kreativitasnya untuk memberikan solusi ’kecil’ bagi hidup manusia. Yakni, membuat sedotan bambu.

YUYUN ERMA KUTARI, Mataram

BAGI sebagian orang, bambu kecil tidak ada manfaatnya. Yang banyak dimanfaatkan bambu berukuran besar. Tapi tidak bagi I Wayan Juliantara. Pemuda kreatif itu melihat dengan sudut pandang berbeda. Ia menyulap bambu kecil menjadi sedotan. Kreativitasnya itu bahkan mendapat pengakuan di luar negeri. Hingga mendatangkan pundi-pundi rupiah ke kantongnya.

Semua bermula dua tahun silam. Juli dan teman-temannya yang berprofesi sebagai pembuat souvenir berbahan kulit jagung mulai khawatir terhadap sampah plastik di tempat tinggalnya. Banjir sampah menjadi inspirasi. ”Inspirasi saya dari sana,” ujarnya.

Nekat menjadi modal awal. Ia kemudian membentuk komunitas Gumi Bamboo Lombok pada September 2016. Juli mengatakan, ide ini muncul karena manajemen sampah di Lombok kurang bagus. Terutama soal sedotan plastik.

Dirinya ingin menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat. Agar mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara beralih dari sedotan plastik ke sedotan bambu. ”Bukan berarti dengan saya melalukan ini, masalah sampah di Lombok bisa teratasi. Tidak seperti itu,” terangnya.

Untuk mengembangkan Gumi Bamboo Lombok, Juli harus mencari para perajin bambu di ’Pulau Seribu Masjid’. Akhirnya, ia bertemu dengan komunitas perajin bambu dari Lombok Tengah. Tepatnya di wilayah Pemepek.

Awalnya, para perajin bambu hanya membuat kotak tisu, kotak pensil, dan semacamnya. Namun dirinya mencoba meyakinkan para perajin agar beralih membuat sedotan dari bambu.  ”Syukurnya mereka mau mencoba dan melihat hasilnya, kami bayar. Jadi kalau masyarakat sudah melihat hasil dan penghasilannya menjadi lebih semangat dan percaya,” terangnya.

Gayung pun bersambut. Gumi Bamboo Lombok akhirnya berkembang. Juli mengatakan, dari produksi sedotan bambu, dirinya ingin mengubah arah pekerjaan ibu-ibu di sana. Pasalnya, ibu rumah tangga di sana banyak yang bekerja sebagai pemecah batu. Setelah ia bersama teman-teman yang lain datang, mencoba menjelaskan penggunaan lain dari bambu, perlahan-lahan ibu-ibu tersebut beralih pekerjaan. ”Karena kalau dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya, jauh sekali perbedaan. Pemecah batu setiap hari hanya kurang dari Rp 10 ribu saja,” tegasnya.

Upaya daur ulangnya yang tidak pernah terpikirkan itu, kini berkembang pesat. Saat ini, Juli telah bekerja sama dengan 13 perajin bambu. Dirinya tidak ’mengikat’ ibu-ibu tersebut. Namun sangat terbuka kepada siapa saja yang mau bekerja sama dengannya.

Karena kesuksesannya itu, Juli berhasil mengekspor produk sedotan bambu ke berbagai negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara di Asia. Salah satunya Singapura. Bahkan, omzetnya kini mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Tapi bukan harta yang membuat Juli puas. Melainkan karena mampu memberi manfaat kepada orang lain. Terutama mengangkat derajat dan penghasilan ibu-ibu di kampung halamannya yang bermitra dengannya. Tak mudah agar bisa membuat sedotan bambu lebih primadona. Ia mengaku, sulit mengubah sikap masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan sedotan plastik. Terlebih masyarakat sudah dimanjakan dengan penggunaan sedotan plastik.

Masih banyak kalangan yang sanksi terhadap penggunaan sedotan bambu. Apalagi melihat harga jualnya, pikiran untuk mengubah prilaku tentu sangat sulit.

Untuk mengkampanyekan penggunaan sedotan bambu, Juli bekerja sama dengan beberapa komunitas pecinta lingkungan, termasuk di Kota Mataram, dirinya bekerja sama dengan pihak kantin Bale Ite.

Cara lain, Gumi Bamboo Lombok juga ikut berpartisipasi dalam seminar-seminar nasional, yang membutuhkan souvenir ramah lingkungan.  Juli memiliki impian. Dirinya ingin agar penggunaan sedotan bambu bisa masuk ke lingkungan sekolah-sekolah. Meski saat ini diakui akan sangat sulit. Tapi ia yakin kalu berhasil, efeknya akan sangat besar bagi lingkungan. Karena sekolah menjadi tempat berkumpulnya anak muda milenial penerus bangsa. ”Rencananya, kami akan memberikan gratis untuk sekolah-sekolah. Karena penjualan dari hasil ekspor bisa kami jadikan subsidi untuk kami berikan ke mereka,” jelasnya.

Sehingga nantinya, bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dirinya juga ingin menyasar pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram. Sebab penggunaan sedotan bambu bisa menghemat pengeluaran.

Bayangkan saja jika hanya membeli 30 sedotan bambu yang harganya hanya Rp 2 ribu, bisa menghemat pengeluaran. Bila dibandingkan menggunakan sedotan plastik. Tentu hal ini bisa mendatangkan keuntungan tersendiri bagi pengusaha rumah makan.

Tidak hanya dari segi ekonomi, yang dikerjakan Juli saat ini memberi dampak besar bagi lingkungan. Apalagi isu persoalan lingkungan kian marak saat ini. Hiu mati karena makan sampah. Lautan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan akhir.

Walaupun sulit, Juli tidak berhenti bermimpi. Dengan  penuh keyakinan, pekerjaan Juli saat ini akan bermanfaat bagi generasi di masa depan.

5 Portal Data Alam, Hilirisasi Informasi ala KLHK

INILAHCOM, Jakarta - Setelah sebelumnya menyegarkan tampilan website, KLHK tengah mengembangkan portal satu data yang bertujuan agar data dapat terkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Portal yang bernama Data Alam tersebut nantinya akan digunakan untuk menyatukan seluruh sistem informasi yang ada di KLHK.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mahfudz pada acara Optimalisasi Sistem Informasi LHK Daerah, Rabu (28/9/2018) di Jakarta, menjelaskan, pihaknya tengah berupaya agar mengkomunikasikan data-data yang selama ini hanya disimpan. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melalui portal Data Alam, agar masyarakat dapat mengakses data serta informasi lainnya dengan mudah.

"Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjadi terbuka kepada publik, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat diketahui oleh publik," ujar Mahfudz.

Lebih lanjut, Mahfudz memaparkan, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas serta tantangan lingkungan yang besar. Oleh karenanya ia memikirkan bagaimana data tersebut dikontribusikan dan digunakan. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. "Kami berupaya bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi sekaligus memanfaatkan data yang kami sediakan," jelas Mahfudz.

Selain portal satu data, KLHK melakukan inovasi pelayanan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan dan pemutakhiran layanan permohonan informasi melalui aplikasi PPID KLHK, serta membuka komunikasi publik memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lainnya.

Untuk mengoptimalkan inovasi, KLHK juga melakukan kegiatan evaluasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian LHK.

6 Perluasan Tahura Djuanda Ancam Mata Pencaharian Masyarakat

 Khawatir akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat, pengajuan perluasan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda diprotes warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bandung Utara.Perluasan yang digagas Dinas Kehutanan Jawa Barat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI seluas 2750 hektar tersebut akan masuk ke Hutan Lindung yang dikelola Perhutani di Kawasan Gunung Manglayang. Yakni mencakup Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.


"Masalah ini akan saya bawa ke Kementerian LHK. Jangan lupa di area perluasan ada kegiatan ekonomi masyarakat, terutama yang menanam kopi dan rumput. Kalau statusnya jadi Tahura bagaimana nasib mereka. Semua pihak harus bijak menyikapi soal ini," ungkap Anggota DPR RI Yadi Srimulyadi usai menerima aduan LMDH di Lembang, Sabtu (1/12).

Menurut politisi PDIP itu, Kementerian LHK jangan asal menyetujui, sementara masyarakat resah mata pencahariannya terancam. 

"Artinya kalau perluasan terjadi kegiatan masyarakat bisa di stop. Ini harus ditinjau ulang apakah masyarakat sekitar hutan yang berkegiatan disana mengganggu fungsi hutan sebagai kawasan lindung atau tidak?," ujarnya. 

Yadi menilai, perluasan kawasan konservasi Tahura Djuanda tidak akan berdampak signifikan dalam hal penguatan konservasi dan daerah tangkapan air. 

"Perluasan kawasan Tahura setahu saya itu malah ke hutan lindung yang kondisi ekologinya sudah bagus," jelasnya.       

Yadi juga menyarankan, apabila masyarakat merasa keberatan dengan Perluasan Tahura Djuanda agar menyampaikan aspirasi nya ke DPRD Jabar karena lintas kota/kabupaten.

"Silahkan masyarakat terdampak menemui Komisi terkait di DPRD Jabar. Saya juga akan berkomunikasi dng Kemen LHK,

7 Hari Pertama Tanpa Kantong Plastik, Pemkot Bogor Masih Berikan Toleransi

Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai hari ini memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik di semua pertokoan modern, hal itu mengacu Peraturan Wali Kota 61/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun demikian, di hari pertama peraturan itu berlaku belum serempak dilakukan di sejumlah toko modern.

Wali Kota Bogor Bima Arya, saat louching di Lippo Ekalokasi, Kota Bogor meyakini pada hari pertama penerapan pasti ada beberapa toko modern masih bertransaksi menggunakan kantong plastik.

"Hari pertama mungkin masih ada satu atau dua toko modern yang masih menggunakan kantong plastik. Karena sisa stok, diharapkan hari-hari ke depannya sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik," paparnya, Sabtu (1/12).

Ia pun mengatakan, masih ada toleransi bagi toko-toko modern yang masih menggunakan kantong plastik dengan alasan menghabiskan stok kantong. Bila masih ada toko yang menggunakan kantong plastik pasca-stok habis akan mendapatkan peringatan.

"Bila ada toko yang masih menggunakan kantong plastik usai stok habis, akan kita kenakan sanksi," kata Bima.

Lebih jauh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang menuturkan, di pasar modern saat ini ada dua jenis kantong plastik. Kantong platik tanpa label dan kantong plastik eco/SNI (daur ulang).

"Pemerintah kota mengharapkan plastik tanpa label hilang dalam beberapa hari ke depan di toko modern. Sedangkan untuk kantong plastik eco/SNI hilang peredaranya mulai Maret 2019. Para pengusaha beralasan, mereka sudah mengikat perjanjian hingga beberapa bulan ke depan," kata Elia.

Terkait sanksi kata Elia, pemkot tidak harus selalu langsung penindakan. Pemkot pun memberikan imbauan dan tenggang waktu kepada pengusaha toko modern untuk terus mendukung pemerintah kota.

"Ini kan kebijakan yang mengedukasi, ya sebisa mungkin kita edukasi dulu. Bila setelah ditegur masih membandel, baru kita bisa berikan teguran keras (surat peringatan),”

8 Asal Cula Badak Ilegal Sumatra Belum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG  --  Sebuah cula badak Sumatra diameter 28 cm dan berat 200 gram yang akan dijual tersangka masih belum jelas asalnya. Barang buktinya masih dalam pemeriksaan tim ahli.

 

 

"Yang jelas dibawa dari Bengkulu, tapi Bengkulu juga bagian dari kita (kawasan TNBBS). Apakah itu dari TNBBS atau tidak nanti kita lihat,” kata Kepala Balai Besar TNBBS Lampung Agus Wahyudiyono kepada Republika.co.id, Sabtu (1/12).Menurut dia, cula badak Sumatra yang ada di hutan TNBBS bercula dua. Sedangkan cula badak yang ditemukan tersebut bercula satu. Namun, ia mengatakan cula badak Sumatra yang ada di hutan TNBBS terkadang cula badaknya satu, karena satu cula lagi kecil.

 

 

"Biasanya cula yang satunya sangat kecil. Lagi pula kalau orang mau ambil culab yang kecil dibuang," katanya.

 

 

Kemungkinan perburuan badak Sumatra di hutan TNBBS, Agus belum bisa memprediksi, karena belum ada tanda-tanda bekas perburun badak selama ini. Namun bisa saja ca badak tersebut perbiriannya sudah lama. Menurut Agus, keterangan saksi dan tersangka yang digerebek di sebuah hotel di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada 26 November 2018, cula badaknya dari kakek secara turun temurun.

 

 

"Tapi kami tidak bisa begitu saja percaya perlu pembuktian," ujarnya.

 

 

Polda Lampung telah menetapkan dua tersangka dari enam orang yang digerebek hendak bertransaksi penjualan cula badak Sumatra senilai miliaran rupiah. Dua tersangka yakni Din Martin Salim, warga Kaur, Bengkuku, sebagai pembawa cula badak, dan Abdul Khodir, warga Gisting, Tanggamus, sebagai calo. Seorang lagi anggota Bhabinkamtibmas Kaur Bengkulu dibawa ke Makorem 043 Garuda Hitam. Sedangkan tiga orang saksi lain disuruh pulang. Aktivis Yayasan Badak Indonesia (Yabi) Muniful mengatakan, umumnya badak bercula dua berada di hutan Sumatra. Sedangkan cula badak yang ditemukan sebagai barang bukti bercula satu. Namun, cula badal Sumatra terkadang cula yang satunya terlihat kecil sehingga terkesan cula badaknya satu. “Yang dicari dan dibeli orang itu cula badak satu artinya yang besar saja,” katanya.

9 Semakin Informatif, KLHK Meraih Penghargaan KIP
05 NOV 2018

 

Nomor: SP. 619/HUMAS/PP/HMS.3/11/2018
 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 5 November 2018. 
KLHK dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang tidak informatif, tahun 2018 KLHK naik dua tingkat menjadi Kementerian dengan peringkat cukup informatif. 
 
Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.
 
Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.
 
"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua KIP Gede Narayana.
 
Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik. 
 
"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.
 
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikah bahwa "jajaran KLHK berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi, dan inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. 
 
Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KLHK. Permen LHK tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh Badan Publik termasuk Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. 
 
"Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana," tambah Bambang.
 
Komitmen KLHK juga ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018 yang diselenggarakan KIP. 
 
KLHK melakukan koordinasi menyeluruh kepada semua unit kerja melalui kegiatan monitoring pelaksanaan keterbukaan informasi publik, identifikasi permasalahan, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta melakukan uji konsekuensi. 
 
Selanjutnya, KLHK melakukan inovasi pelayanan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan dan pemutakhiran website PPID KLHK, serta membuka komunikasi publik memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, youtube, dan lainnya.
 
Untuk mengoptimalkan inovasi, KLHK juga melakukan kegiatan evaluasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian LHK.(*)
 
Penanggung jawab berita: 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330
10 Sistem Informasi Legalitas Kayu Lolos Menjadi Top 40 Inovasi 2018

Sistem Informasi Legalitas Kayu Lolos Menjadi Top 40 Inovasi 2018

02 NOV 2018

 

Nomor: SP.615/HUMAS/PP/HMS.3/10/2018
 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 2 November 2018. Salah satu inovasi KLHK, berhasil masuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Inovasi tersebut yaitu SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.
 
Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) ini, merupakan salah satu instrument dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SILK merupakan platform on-line untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu (Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT), sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.
 
Dirjen PHPL KLHK, Hilman Nugroho menjelaskan bahwa inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu.
 
"Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 milyar," tutur Hilman.
 
Senada dengan Hilman, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampailan bahwa SILK telah diimplementasikan sejak 2013. Hingga saat ini, SILK telah memberikan dampak yang nyata dalam mendukung peningkatan ekspor produk kayu dari Indonesia.
 
"Pemerintah, dalam hal ini KLHK, juga memberikan dukungan penuh untuk keberlanjutan implementasi SILK, mengingat pentingnya sistem ini dalam menunjang kelancaran ekspor, dan impor produk industri kehutanan Indonesia," ujar Bambang.
 
Top 40 inovasi Pelayanan Publik 2018, ditetapkan dari peserta kompetisi sebanyak 2.824 inovasi yang mengikuti proses kompetisi secara online. Sebagai penyelenggara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), menerapkan aplikasi berbasis web Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) melalui http://sinovik.menpan.go.id.
 
Sebelumnya, inovasi ini telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Kemudian, diterima oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Surabaya pada 19 September 2018. Sedangkan, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, ditetapkan tanggal 21 September 2018, melalui Keputusan Menteri PANRB No. 636/2018.
 
Inovasi di Jajaran Top 40, merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen. Mereka terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten, dan memiliki reputasi baik. 
 
Penganugerahan penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 akan dilaksanakan pada pembukaan “International Public Service Forum” pada 7 November 2018, yang rencananya akan diserahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
 
Penanggung jawab berita: 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330