Tugas Belajar

  • Dibaca: 409 Pengunjung

PersyaratanTugas Belajar

  1. Yang diberikan Tugas Belajar adalah PNS yang sudah bekerja sekurang-kurangnya2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS, bukan CPNS.
  2. Program pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan ijasah yang dimiliki atau sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.
  3. Permohonan Tugas Belajar diajukan sebelum mengikuti pendidikan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan/izin/rekomendasi secara tertulis dari pimpinan unit kerja masing-masing.
  4. Program pendidikan yang diikuti  pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Dirjen Dikti atau Instansi Berwenang serta minimal terakreditasi B dan terdaftar di Kopertis.
  5. Setiap unsur SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  7. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
    • Mendapat izin dari pimpinan instansinya.
    • Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
    • Jenjang pendidikan bersifat linier.
    • Dibutuhkan oleh organisasi.
  8. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri (pihak ketiga).
  9. PNS yang mengajukan Tugas Belajar terlebih dahulu harus mendapat izin mengikuti testing secara tertulis dari pimpinan unit, dan harus melepas jabatannya (apabila menjabat Struktural maupun Fungsional).
  10. Tugas Belajar dapat disetujui dengan mempertimbangkan beban tugas dan kebutuhan pada satuan unit kerja.
  11. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan hasil Pelaksanaan Tugas Belajar kepada Pimpinan Instansi pemberi Tugas Belajar (Melalui Ka.BKD,DIKLAT) pada akhir melaksanakan Penugasan.   

 

KELENGKAPAN TUGAS BELAJAR

 

  1. Surat pengantar dari Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Bupati Badung Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung.
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja dengan menyebut Nama, NIP, Pangkat/golongan, Pendidikan terakhir, Jabatan dan Tempat tugas.
  3. Surat permohonan sendiri ditujukan kepada Bupati Badung Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung.
  4. Surat pernyataan sendiri dengan menyebut Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Pendidikan terakhir, Jabatan, Tempat Tugas dan Alamat(Bermaterai 6000) yang menyatakan :
    • Tidak sedang menjalani  hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
    • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
    • Memang benar menempuh Pendidikan pada Program Pendidikan yang ditempuh di Universitas.
    • Akan mengikuti Tugas Belajar dengan penuh disiplin, loyalitas, berdedikasi dan penuh rasa tanggung jawab.
    • Akan mengembalikan biaya pendidikan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai batas waktu yang ditentukan.
    • Tidak akan menuntut penyesuaian ijasah kecuali formasi mengijinkan.
    • Sanggup melepas jabatan.
    • Memang benar menerima Bantuan Dana dari Pihak Ketiga.
  5. Surat izin mengikuti seleksi/testing dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Unit Kerja.
  6. Surat keterangan lulus seleksi/testing/ujian masuk dari Universitas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  7. Surat keterangan dari Badan Swasta (Pihak Ketiga) sebagai Penyandang Dana yang menerangkan bahwa pemberian bantuan murni bertujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tidak ada keterkaitan apapun antara yang bersangkutan dengan pemberi bantuan secara moral maupun material.
  8. Foto copy SK PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir, SKP 2 (dua) tahun terakhir disahkan oleh Pimpinan unit Kerja.
  9. Surat keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (asli).
  10. Surat Izin Penyelenggaran Program Studi dari Dirjen Dikti atau Instansi Berwenang yang masih berlaku.
  11. Melampirkan Surat Akreditasi Program Studiyang masih berlaku dan minimal Terakreditasi B.
  12. Permohonan dibuat rangkap dua.
  13. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar melampirkan:
    • Surat pengantar dari pimpinan unit kerja.
    • Surat pernyataan yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar.
    • Surat pengembalian dari universitas.
    • Foto copy SK Tugas Belajar yang dilegalisir.
    • Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir.
    • Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan di universitas.
    • Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi.

 

PEJABAT YANG MENETAPKAN TUGAS BELAJAR

Bupati Badung

Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Badung yang melanjutkan Pendidikan didalam/diluar daerah dengan dibiayai dari dana APBD, Bantuan Pusat,LOAN/Pinjaman Luar Negeri/Bank Dunia yangterikatsuatu proyek kerjasama dengan Instansi Pemerintah, serta dari badan swasta dalam negeri atau luar negeri (pihak ketiga)

 

Form Tugas Belajar dapat di dowonload disini : FORM TUGAS BELAJAR

  • Dibaca: 409 Pengunjung