Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Badung masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik. Hingga saat ini, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Badung baru mencapai 8,89 persen, masih jauh dari target afirmasi sebesar 30 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik Tahun 2026 di Ruang Flamboyan Gosana DP2KBP3A Badung, Selasa (30/6/2026).

Workshop dibuka oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, I Nyoman Subratha, mewakili Kepala DP2KBP3A. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi perempuan se-Badung sebagai upaya meningkatkan wawasan, kapasitas, dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik.

Dalam sambutan Kepala DP2KBP3A Badung yang dibacakan I Nyoman Subratha disampaikan bahwa secara konstitusi perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum maupun pemerintahan. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh ruang yang lebih besar dalam dunia politik.

"Dewasa ini kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapat tempat. Dalam konstitusi sudah diatur mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan di mata hukum dan pemerintahan, akan tetapi secara realita politik perempuan masih sulit memenuhi kuota keterwakilan 30 persen. Saat ini di Kabupaten Badung jumlah perempuan yang menduduki legislatif baru sebesar 8,89 persen dari seluruh anggota legislatif," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Badung berada pada angka 64,20. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor strategis pembangunan.

"Tiga indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu persentase perempuan di parlemen sebesar 8,89 persen, perempuan profesional atau top manager sebesar 42,01 persen, dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 36,47 persen," jelasnya.

Menurut Subratha, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi salah satu alasan utama diselenggarakannya workshop ini. Melalui peningkatan kapasitas politik, perempuan diharapkan memiliki bekal pengetahuan, pemahaman, dan keberanian untuk mengambil peran lebih besar dalam proses demokrasi maupun kepemimpinan politik.

"Workshop ini kami laksanakan karena melihat kondisi di Kabupaten Badung, khususnya keterlibatan perempuan di bidang politik yang masih sangat sedikit, termasuk di legislatif. Pemerintah mendorong keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, sementara di Badung baru sekitar 8,7 persen. Oleh karena itu, kami memberikan pembekalan kepada organisasi-organisasi perempuan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan agar semakin siap berpartisipasi dalam dunia politik," katanya.

Melalui workshop ini, DP2KBP3A Kabupaten Badung berharap perempuan tidak hanya menjadi pemilih dalam setiap pesta demokrasi, tetapi juga mampu berperan sebagai pengambil keputusan dan penyampai aspirasi masyarakat.

"Kami berharap kaum perempuan memiliki kecerdasan politik, sehingga tidak hanya menjadi objek dalam pesta demokrasi, tetapi juga menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan perorangan maupun kelompok," pungkasnya.