Pemerintah Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Badung Tahun 2025 yang mencapai 92,84 dengan kategori “A-”.

Capaian tersebut mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, nilai IRB Kabupaten Badung tercatat sebesar 73,38 dengan kategori “BB”, kemudian meningkat menjadi 82,89 pada tahun 2023, naik lagi menjadi 88,48 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 92,84 pada tahun 2025.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung, Putu Agus Ari Brata, SE., MSi menjelaskan bahwa peningkatan nilai reformasi birokrasi tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berjalan secara bersamaan, terutama penguatan digitalisasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Nilai IRB Kabupaten Badung tahun 2025 mencapai 92,84 atau naik 4,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang naik hingga 4,44 poin dan menjadi tertinggi kedua di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Badung sudah berjalan hampir menyeluruh,” ujarnya Selasa (16/5/2026).

Selain itu, lanjutnya, kualitas pelayanan publik juga terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,59 dan tingkat kepatuhan standar pelayanan mencapai 97,81 persen.

“Pembangunan Zona Integritas di lebih dari 14 unit kerja yang seluruhnya memenuhi target juga menunjukkan komitmen nyata terhadap birokrasi yang bersih dan melayani. Ditambah lagi, pendekatan reformasi birokrasi melalui skema double track antara RB General dan RB Tematik membuat capaian Kabupaten Badung semakin selaras dengan prioritas pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah inovasi pelayanan publik turut menjadi poin penting dalam penilaian Kementerian PANRB. Beberapa inovasi unggulan tersebut di antaranya BEST (Badung Emergency Service & Treatment) dari Dinas Kesehatan untuk layanan cepat tanggap kedaruratan medis masyarakat, Kumis Bima dari Kecamatan Kuta Selatan untuk optimalisasi tata kelola dan administrasi kecamatan, serta LIMOSSIN JEBOL DESA dari DPMPTSP yang menghadirkan layanan jemput bola perizinan hingga tingkat desa.

Selain itu, terdapat inovasi Pemantauan Tanaman Pangan berbasis Remote Sensing dan Internet of Things (IoT) dari Brida dalam mendukung ketahanan pangan daerah, serta program Universal Coverage Ketenagakerjaan dari Disperinaker yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja di Kabupaten Badung.

Menurutnya, dampak reformasi birokrasi tersebut kini semakin dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan responsif.

“Hal ini tercermin dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Badung Tahun 2025 yang mencapai 90,09 dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik dan mutu pelayanan A. Masyarakat merasakan peningkatan dalam berbagai aspek pelayanan, mulai dari kemudahan akses layanan, kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, respon petugas, hingga kenyamanan dalam memperoleh pelayanan publik,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik. “Tentu capaian 92,84 bukan menjadi titik akhir. Target terdekat kami adalah menembus nilai 95 dan naik ke kategori A. Fokus kami kedepan adalah meningkatkan nilai SAKIP agar melampaui angka 80 dengan predikat Memuaskan, memastikan survei BerAKHLAK berjalan rutin setiap tahun, serta mendorong SPBE mencapai level tertinggi melalui interoperabilitas sistem dan pengembangan layanan berbasis AI,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Zona Integritas akan terus diperluas hingga lebih dari 20 unit kerja. Menurutnya, reformasi birokrasi yang dijalankan bukan semata mengejar capaian administratif, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang ingin kami wujudkan adalah Kabupaten Badung sebagai contoh nyata birokrasi yang berdampak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.