Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos, M.Si., mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. 

Rombongan diterima oleh Asisten II, Pemerintah Kabupaten Badung, Ida Bagus Gede Arjana, S.E., M.Si., didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T.,M.T. dan staf DPMPTSP Kabupaten Badung. Rabu siang, 17/12.

Pelaksanaan kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan MenteriPAN-RB, Rini Widyantini, S.H., M.P.M., yang telah berkunjung ke MPP Kabupaten Badung sebelumnya, terkait dengan penerapan fakta integritas secara elektronik di awal pemberian layanan. 

Selain itu, pihaknya juga berpandangan, MPP Kabupaten Badung telah menunjukkan komitmen praktik baik dalam penyelenggaraan MPP yang inovatif, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. 

Melalui kunjungan tersebut diharapkan akan menjadi rujukan yang dapat dikembangkan serta direplikasi oleh MPP serta badan publik daerah lainnya di Indonesia.

Ditemui seusai kunjungan, Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos, M.Si., menjelaskan, kunjungan ke MPP Kabupaten Badung bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap skema, proses bisnis, serta dukungan sistem atau aplikasi penerapan fakta integritas elektronik di MPP Kabupaten Badung.

"Kita akan sama-sama mendorong atau mereplikasi apa yang sudah dihasilkan, inovasi berupa fakta integritas bagi pengunjung MPP, dan ini penting untuk kita diskusikan, agar potensi untuk kita dorong, di scale up di seluruh unit layanan baik MPP maupun unit layanan yang lain segera bisa terwujud". Ujar Otok Kuswandaru.

Dari hasil diskusi yang dilakukan bersama Asisten II Pemerintah Kabupaten Badung dan Kadis DPMPTSP, pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat membawa dampak yang positif bagi pemberi dan penerima layanan publik.

"Kita akan memastikan seluruh pengunjung atau penerima layanan dari instansi pelayanan publik memiliki posisi yang sama. Dimana satu sisi pemberi layanan sudah menandatangani fakta integritas, tetapi tentu akan lebih baik masyarakatpun juga bisa memberikan fakta integritas itu untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pemberi layanan". Kata Otok Kuswandaru.

Menurut Otok Kuswandaru, aplikasi fakta integritas secara elektronik akan memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat luas. Utamanya dalam memberikan pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

"Artinya bahwa masyarakatpun harus membantu para petugas-petugas pelayanan publik untuk berintegritas juga, saya kira dua sisi ini harus sejajar dan berkomitmen". Imbuhnya.