Komisi Informasi Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Mangupura menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik. Acara berlangsung di Ruang Rapat Gita Gosana, Lantai III Kantor Diskominfo Badung, Kamis (18/7/2025).

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom., dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala Diskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P., Kasi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Cabang Mangupura Reni Krisna, serta perwakilan KMHDI Bali, I Ketut Sae Tanju.

Peserta sosialisasi terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/ Kelurahan (PPID Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Badung.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana menjelaskan, bahwa sosialisasi ini menjadi wujud nyata peran Komisi Informasi dalam memperkuat keterbukaan informasi di setiap badan publik.

"Sosialisasi dan edukasi ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam menyebarluaskan petunjuk teknis sekaligus mendorong pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di badan publik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh setiap tanggal 28 September", ujarnya.

Sementara, Kepala Diskominfo Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, menyoroti pentingnya sosialisasi ini untuk memastikan unit-unit pelayanan badan publik di Badung sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

"Dalam sosialisasi ini, kami juga memberikan berbagai informasi terkait dengan berbagai program-program penjabaran visi misi Bupati Badung terhadap desa/kelurahan. Salah satunya program kontak bupati, kesiapsiagaan bencana, pendataan potenai pajak, hingga bahaya flexing. Sehingga di perangkat desa/kelurahan minimal mendapatkan informasi akurat terkait dengan beberapa isu-isu tersebut", jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa secara umum keterbukaan informasi di Badung berjalan baik, meski masih diperlukan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar mampu menyerap, mengolah, dan memahami informasi dengan benar dan real. 

“Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak mengalami dis di tingkat bawah dan tetap sesuai dengan pesan awal yang telah disepakati.” terang Jaya. 

Jaya Saputra mengingatkan bahwa perkembangan era digital menuntut kesiapan semua pihak, khususnya pejabat publik yang kini semakin menjadi sorotan masyarakat. 

“Kita harus siap dengan dinamika informasi global, karena masyarakat berhak mengetahui kinerja dan sikap pejabat publik saat ini,” tegasnya.