Menyinggung masalah kebijakan pemerintah Kabupaten Badung terkait pelayanan public Komyang mengatakan bahwa esensi pelayanan publik yang berkualitas adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, biayanya terjangkau  serta adanya kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanannya.

Jadi bukan sekadar pelayanan gratis, karena semua pelayanan gratis yang tidak proporsional justru memanjakan dan tidak mendidik masyarakat, jadi peningkatan kualitas layanan publik harus disertai dengan upaya mengedukasi dan pemberdayaan masyarakat.”Kami di Kabupaten Badung menyadari bahwa peningkatan kualitas dalam pelayanan publik ini menjadi dambaan masyarakat. Karena itu upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan terutama dengan memperioritaskan pada upaya pemenuhan hak hak dasar masayarakat sehingga aksesibilitas pembangunan dibidang pendidikan, kesehtan dan ekonomi kerakyatan mendapatkan periritas penanganan yang amat serius.” Ujar swandika.

Terhadap hal itu Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang swandika menambahkan bahwa  Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencapai opini WTP, melalui perjuangan panjang serta kerja keras serta yang terpenting menindaklanjuti arahan BPK, mengingat awalnya Badung memperoleh opini Disclaimer akibat pengelolaan asset yang belum oftimal akibat banyaknya bukti aset yang terbakar di tahun 1999, serta hak kepemilikan tanah adat yang diperuntukkan untuk sekolah dan puskwesmas. Akan tetapi berkat pendampingan BPKP Provinsi Bali dan komitmen seluruh Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya dicapai opini WTP,” jelasnya. Lebih lanjut Kompyang R. Swandika juga mengungkapkan Kabupaten Badung merupakan 6 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjukkan sebagai Kabupaten Percontohan SPIP.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Wisnu Bawa Temaja menegaskankan Inspektorat Daerah Kabupaten Badung komit untuk mengawal tegaknya reformasi birokrasi dan tidak hanya melakukan pemeriksaan atas laporan dari masyarakat saja melainkan ikut aktif dalam  perencanaan usulan kegiatan dari masyarakat maupun SKPD, mengawasi pelaksanaan APBD  serta memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan.” Bahkan inspektorat terlibat langsung sejak dari perencanaan bersama Bappeda Litbang hingga pelaksanaannya terus diawasi agar tepat sasaran dan tepat pemanfaatan anggarannya” tegas wisnu