Bagian Perekonomian

  • Dibaca: 2959 Pengunjung

MANGUPURA - Guna mengawasi kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya sempat mewacanakan audit secara kontinyu. Hal ini belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak LPD yang tersandung masalah keuangan. Pemerintah pun menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mempekerjakan tim auditor independen. Saat ini tender tender sudah dipasang untuk pencari pihak ketiga yang akan diajak kerjasama.

Kabag Perekonomian Setda Badung, AA Sagung Rosyawati kemarin (4/8)  menyatakan, setelah pemenang diputuskan, pemerintah menargetkan audit akan rampung dalam tiga bulan. “Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk mengaudit LPD. Sekarang sudah dalam proses tender. Ada tiga paket yang sudah masuk tender di LPSE,” ujarnya.

Tiga paket tender tersebut, kata dia adalah Belanja Jasa Konsultansi lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang) dengan nilai pagu paket Rp 860.000.000, Belanja Jasa Konsultansi Lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi) dengan nilai pagu paket Rp 1.095.000.000, dan Belanja Jasa Konsultansi lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal) dengan nilai pagu paket Rp 1.045.000.000.

Untuk paket pertama audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang, tender yang sudah dibuka sejak tanggal 2 Agustus 2017 tersebut akan resmi ditutup pada tanggal 10 Agustus 2017. Sedangkan paket kedua audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi serta paket ketiga audit LPD di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal, tender yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2017 itu akan ditutup pada 8 Agustus 2017.

Jelas AA Sagung Rosyawati, audit internal memang sudah dilaksanakan LPD. Namun audit eksternal oleh pemerintah bertujuan memantau kinerja LPD yang bersangkutan. Hal tersebut kata dia sesuai komitmen Bupati Giri Prasta. Hasil audite tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan perbaikan ke dalam, sehingga LPD bisa lebih berkembang. Meski audit sifatnya eksternal, tetapi pihak desa adat tidak perlu khawatir, sebab hasil audit dari tim auditor independen tak akan dipublikasikan, namun hanya diserahkan kepada pihak desa saja.

Namun demikian, ia menyatakan, tidak semua LPD di Badung diaudit tahun ini. Dari 122 LPD yang ada, sementara pihaknya menyasar 91 LPD dahulu. Sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2018. “Tahun ini ada 91 LPD yang kami audit. Sisanya akan kami lanjutkan tahun depan,” tandasnya.

  • Dibaca: 2959 Pengunjung