Perangkat Daerah Ujung Tombak Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Dibaca: 645 Pengunjung
Perangkat Daerah Ujung Tombak Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERANGKAT DAERAH UJUNG TOMBAK PERUBAHAN PARADIGMA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

 

Perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, selayaknya menjadi fokus para pemangku kepentingan baik yang langsung maupun tak langsung terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Di daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melalui Perangkat Daerahnya adalah entitas utama yang wajib secara proaktif mengarahkan paradigma pengadaan barang/jasa sesuai dengan latar belakang penerbitan Peraturan Presiden tersebut. Hal yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karena pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Di samping itu diperlukan pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Titik krusial perubahan paradigma pengadaan barang /jasa pemerintah dengan terbitnya Perpres 16 tahun 2018 ini adalah bawah pengadaan barang/jasa pemerintah menitikberatkan pada proses perencanaan pengadaan barang/jasa.

Perangkat Daerah sebagai sentral pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah, selayaknya di fase pergeseran paradigma ini mulai menginventaris dan menyusun strategi agar tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasanya dapat secara aktif segera menyesuaikan di tahun anggaran 2019, yang mana perencanaan belanjanya telah ditetapkan di tahun sebelumnya (Perpres belum terbit) sedang pelaksanaannya wajib sudah mengacu penerapan Perpres 16 tahun 2018. Dan secara simultan untuk Belanja Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah juga wajib sudah menerapkan tahapan yang diamanatkan dalam tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa yang mendapat porsi khusus dalam Perpres 16 Tahun 2018, yakni di Bab IV.

Pelaksanaan belanja tahun anggaran 2019, dimana perencanaan telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, Perangkat Daerah selayaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang diamanatkan dalam Persiapan Pengadaan Barang/Jasa (Bab.V Perpres 16 Tahun 2018). Pintu masuk untuk tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah ada 2 cara, yakni dengan swakelola dan dengan melalui penyedia. Dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat, pasar/pelaku usahanya, Perangkat Daerah wajib telah mengetahui cara dalam melaksanakan belanjanya. Persiapan pengadaan barang/jasanya selayaknya secara konsisten memenuhi prinsip-prinsip pengadaan meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dengan memperkuat tahapan persiapan ini melalui penguatan dari aspek regulasi terkait, justifikasi teknis maupun non teknis serta data dukung yang komprehensif, Perangkat Daerah akan lebih terstruktur dalam melangkah ke tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa Perencanaan menjadi titik berat pengadaan barang/jasa pemerintah, Perangkat Daerah selayaknya memulainya untuk pelaksanaan belanja di tahun 2020. Sesuai dengan skema penentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dimulai sejak Januari – Mei mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimulai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya setelah Bulan Juni – Juli dimasa penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Perangkat Daerah telah dapat memulai Perencanaan Pengadaannya. Perencanaan Pengadaan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Ada pun RKA Perangkat Daerah tersebut merupakan hasil dari tahapan-tahapan yang diuraikan dalam pasal 18  sampai pasal 22 Perpres 16 Tahun 2018. Seluruh dokumen hasil tahapan tersebut akan menjadi Dokumen Perencanaan Pengadaan kegiatan. Yang mana di dalamnya telah memuat segala sesuatu termasuk regulasi terkait yang mengatur, kajian atau telaahan justifikasi, data atau dokumen pendukung, serta kelengkapan berkas histroical atau kronologis teknis maupun non teknisnya. Secara substansi Dokumen Perencanaan kegiatan tersebut memuat identifikasi kebutuhan beserta analisisnya, penetapan, cara pengadaan, jadwal, serta anggaran pengadaan barang/jasa kegiatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan secara komprehensif, RKA yang dihasilkan akan solid sehingga akan menjadi dasar yang kuat untuk melangkah ke tahapan legislasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh perencanaan pengadaan tersebut wajib diumumkan Perangkat Daerah secara publik di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam rentang Bulan Agustus – Desember setelah persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.

Akuntabilitas pelaksanaan belanja suatu daerah akan tercermin dari konsistensi proses penganggaran yang dimulai sejak perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah tersebut. Rangkaian proses tersebut saat ini sedang dibangun dengan pendekatan sistem berbasis teknologi informasi. Seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini mengarah agar tercipta ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka, adil, transparan dan akuntabel. 

 

 

Penulis :

I Gde Uma Darmapramita, ST. MT

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Madya

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kabupaten Badung

  • Dibaca: 645 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya