Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Selatan

  • 04 Agustus 2014
  • Dibaca: 250 Pengunjung
Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Selatan
Proses penyelenggaraan pemerintah kabupaten badung tidak terlepas dari dukungan penuh masyarakat dalam segala bentuk upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk keterlibatan partisipasi  aktif masyarakat diawali dengan keikutsertaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di wilayah Kecamatan Kuta Selatan ini merupakan cerminan wujud sistem perencanaan partisipatif dari masyarakat. Perencanaan yang partisifatif diawali dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, forum SKPD,  musrenbang RKPD kabupaten, musrenbang RKPD provinsi sampai musrenbang nasional RKP, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, demikian diungkapkan oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH.,MM pada pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Selasa 4 Pebruari 2014 bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan.
 
Hadir dalam pembukaan musrenbang tersebut Ny. Ratna Gde Agung selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung sekaligus Ketua Dekranasda, Anggota DPRD Kabupaten Dapil Kuta Selatan I Made Sumerta, I Made Dharma, I Made Duama, I Ketut Suda Arsa, Camat Kuta Selatan, SKPD Kabupaten, Muspika, Asperinda, PHDI, WHDI, Lurah/Perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan, serta seluruh stakeholders tingkat kecamatan.
 
Menurut Suambara, untuk dapat mewujudkan hal itu semua, dalam pelaksanaan musrenbang kali ini kami harapkan masyarakat bersikap proaktif  dalam memberikan pemikiran, dukungan dan sekaligus pemahaman serta memperoleh kesepakatan bersama dalam upaya implementasi kebijakan dari seluruh peserta dan para pelaku pembangunan (stakeholders) untuk bersama-sama mewujudkan sebuah perencanaan partisipatif yang mampu mengadopsi kebutuhan dan mencarikan solusi penyelesaian permasalahan pembangunan secara keseluruhan di wilayah desa/kelurahan dan kecamatan pada khususnya dan Kabupaten Badung pada umumnya.
 
Pada kesempatan ini sebagai bahan musyawarah rencana pembangunan RKPD kabupaten di kecamatan telah disusun daftar usulan kegiatan prioritas di wilayah kecamatan menurut  skpd penanggungjawab kegiatan yang tersusun dari  hasil musrenbang desa / kelurahan dan diharapkan para pemangku kepentingan untuk melakukan pembahasan dan menyepakati hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dengan berita acara.
 
Khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Badung daerah pemilihan Kecamatan Kuta Selatan, Suambara mengharapkan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya musyawarah kecamatan ini untuk dapat menyerap dan menggali komponen yang dapat menjadi potensi dalam kaitannya dengan perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang dominan dari sektor pariwisata terus mengalami peningkatan, namun disisi lain aspek pembangunan yang harus mendapatkan  penanganan pemerintah cakupannya  amatlah luas dan tidak terbatas. Sehingga dalam setiap pelaksanaan musrenbang, program dan kegiatan yang hendak diusulkan seyogyanya harus berorientasi pada skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
 
Atas dasar itulah untuk mewujudkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran serta implementasinya di lapangan, senantiasa harus mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan RKPD Tahun 2015. Adapun tema dan prioritas pembangunan daerah yang menjadi salah satu pedoman kita dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2015, adalah :“Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan”. 
  • 04 Agustus 2014
  • Dibaca: 250 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita