Profil

  • Dibaca: 1132 Pengunjung

Letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Badung rawan terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, keruskan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pola penanggulangan bencana mendapat dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga International dan lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah :

1.       Penanggulangan Bencana sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

2.       Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.

3.       Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011.

 

PROFIL BPBD BADUNG 2017

  • Dibaca: 1132 Pengunjung